FOKUSPOST.COM | Jakarta – Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengkritik pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di acara Puncak Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/05/2023).
Anies pun mengutip data dari sebuah media online nasional yang menyebut pembangunan jalan nasional era Jokowi 20 kali lipat lebih sedikit dibanding zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini, dibangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer. Di era (pemerintahan) 10 tahun sebelumnya, 11.800 kilometer, (selisih) 20 kali lipat.”
“Kita belum berbicara mutu, standar, tetapi kita masih berbicara panjangnya,” katanya dikutip dari YouTube PKS TV.
Selain itu, Anies juga membandingkan pembangunan jalan kabupaten/kota serta provinsi antara era Jokowi dan SBY.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembangunan jalan kabupaten/kota dan provinsi di era Jokowi 7,5 kali lipat lebih sedikit dibanding dengan kepemimpinan dua periode SBY.
“Jalan tak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk, yang membawa produk pertanian, perkebunan, perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar maupun jalan provinsi atau jalan kabupaten, terbangun 19 ribu kilometer di pemerintahan ini.”
“Kalau coba saya bandingkan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman pemerintahan Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat (lebih banyak dibanding pemerintahan Jokowi),” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Anies pun turut mengkritik pembangunan jalan tol di era Jokowi yang mencapai 63 persen dari total pembangunan seluruh presiden RI.
Meski menurutnya pembangunan jalan tol juga penting, tetapi Anies melihat bahwa pembangunan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil karena berbayar.
Selain itu, dirinya menganggap masifnya pembangunan jalan tol di era Jokowi tidak menunjang aktivitas harian masyarakat umum.
“Kedua infrastruktur ini memang diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah keberpihakan. Ketika berbicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya.”
“Kita perlu memikirkan ke depan, institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian,” tuturnya.
Sebagai informasi, acara Puncak Milad PKS ke-21 ini dihadiri oleh beberapa elite parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Seperti Ketua Majelis Syura PKS Salim Segar, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsy.
Kemudian ada pula AHY dan petinggi Partai Demokrat serta Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali.
Selain itu adapula Anies Baswedan dan Jusuf Kalla yang turut diundang dalam acara tersebut.
Sementara ada pula Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah yang mewakili Ketua DPR, Puan Maharani yang tidak dapat hadir.
*(Kaperwil Aceh – FokusPost.com : Said Yan Rizal)*
