Oleh: Dr. Djunaidi Raupele, SE, M.Si
(Tokoh Masyarakat Kabupaten Buru)
Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bapak Bambang Langlang Buana, yang mendukung wacana pemotongan tunjangan anggota dewan dan menyarankan penyesuaiannya dengan standar Upah Minimum Regional (UMR), patut kita apresiasi dengan sepenuh hati.
Di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin menantang, sikap seperti ini menunjukkan bahwa masih ada wakil rakyat yang benar-benar responsif terhadap suara hati masyarakat yang mereka wakili.
Sikap ini bukan semata-mata keputusan politis, tetapi mencerminkan kedalaman empati dan integritas personal yang tumbuh dari pengalaman hidup yang nyata.
Kita tidak bisa melepaskan nilai luhur ini dari latar belakang kehidupan Bapak Bambang yang dahulu berprofesi sebagai guru.
Profesi guru adalah panggilan jiwa bukan sekadar pekerjaan. Dari gaji yang kecil namun dengan semangat pengabdian yang besar, beliau telah menunjukkan komitmen sejati terhadap pelayanan kepada masyarakat sejak masa mudanya.
Coba kita bayangkan, dalam situasi serba terbatas sebagai seorang guru, beliau tetap mampu mendidik, membimbing, dan melahirkan generasi penerus yang kini tersebar dalam berbagai profesi dan bidang kehidupan.
Itulah standar sejati seorang pelayan masyarakat: memberi, bukan mengambil; melayani, bukan dilayani.
Kini, ketika berada dalam posisi strategis sebagai Ketua DPRD, karakter itu tetap melekat.
Tangan dingin yang dulu mencetak anak-anak bangsa di ruang kelas, kini digunakan untuk menyentuh kebijakan publik dengan kepekaan sosial yang tinggi. Inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati dari sekadar penguasa.
Bandingkan dengan kondisi saat ini, di mana banyak pejabat publik menikmati gaji dan fasilitas yang besar, namun sering kali kehilangan sentuhan empati terhadap rakyat.
Di tengah kemewahan tersebut, semangat pengabdian justru sering luntur, dan loyalitas kepada rakyat tergantikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
Pernyataan dan sikap Ketua DPRD Buru menjadi pengingat bahwa jabatan publik seharusnya diukur bukan dari berapa banyak yang dinikmati, tetapi dari seberapa besar yang rela dikorbankan demi masyarakat.
Inilah saatnya semua wakil rakyat melakukan refleksi diri: apakah mereka masih setia pada amanat rakyat, atau justru semakin jauh dari denyut nadi kehidupan masyarakat?
Kami berharap sikap ini tidak berhenti sebagai pernyataan individu semata, tetapi menjadi inspirasi nasional untuk menata ulang standar moral dan etika dalam dunia politik kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat.
Kaperwil Maluku (SP)
