Jakarta-fokuspost.com-Bupati Buru, Ikram Umasugi, SE, melakukan pertemuan resmi dengan ketuan Komisi III DPR RI, Habiburakhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/7).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penegakan hukum, keamanan daerah, serta perlindungan hak-hak masyarakat di Kabupaten Buru, Maluku.
Dalam pertemuan itu, Bupati Ikram menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Komisi III yang membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menyampaikan langsung kondisi riil di Kabupaten Buru, terutama soal penegakan hukum, keamanan di wilayah tambang Gunung Botak, serta isu narkotika dan ketertiban umum,” ujar Ikram.
Komisi III DPR RI, yang membawahi lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementerian Hukum dan HAM, memberikan apresiasi atas upaya Pemkab Buru dalam menjaga stabilitas daerah.
Ketua Komisi III menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami menyambut baik kehadiran dan masukan dari Bupati Buru. Ini menjadi bagian dari tugas kami untuk memastikan bahwa penegakan hukum di daerah berjalan adil dan sesuai konstitusi,” ujar ketua Komisi III.
Selain membahas persoalan hukum dan keamanan, Bupati juga menyinggung perlunya penguatan peran kepolisian dan kejaksaan di daerah, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya aparat di Kabupaten Buru.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara Pemkab Buru dan Komisi III DPR RI dalam menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Kaperwil Maluku (SP)
