Jakarta-Bupati Buru, Ikram Umasugi, SE, melakukan pertemuan penting dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Pertemuan tersebut membahas dua isu utama yang sangat strategis bagi pembangunan Kabupaten Buru: optimalisasi lahan untuk pengembangan minyak kayu putih dan evaluasi keberadaan sejumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dinilai bermasalah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian LHK dalam membuka akses dan memberikan legalitas pemanfaatan lahan kehutanan untuk tanaman kayu putih.
Menurutnya, tanaman endemik ini merupakan komoditas unggulan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di kawasan perdesaan dan pedalaman Buru.
“Lahan tidur yang masuk kawasan hutan negara seharusnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya minyak kayu putih. Tapi kami butuh dukungan regulasi dari pusat,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan kegelisahan masyarakat atas sejumlah aktivitas HPH yang dinilai merugikan lingkungan dan tidak memberikan kontribusi signifikan kepada daerah.
Ia meminta agar kementerian segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin tersebut, bahkan mencabutnya jika terbukti bermasalah.
Menteri LHK menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan menurunkan tim teknis ke Kabupaten Buru dalam waktu dekat untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.
“Kami mendukung pengelolaan hutan yang berpihak pada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Menteri.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Kementerian LHK dalam mempercepat pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal.
Kaperwil Maluku (SP)
