Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.
Langkah kaki para pemimpin daerah Kabupaten Buru menapaki gedung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Kamis, 13 November 2025, bukan sekadar perjalanan dinas.
Itu adalah perjalanan harapan. Sebuah upaya konkret untuk menjemput masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Buru pulau yang kaya sumber daya, namun masih berjuang keras mengejar pemerataan pembangunan.
Pertemuan antara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buru, Bupati Ikram Umasugi, Sekretaris Daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas M. Panjaitan, menjadi bab penting dalam perjuangan fiskal daerah.
Di forum itu, Pemerintah Kabupaten Buru secara tegas mengusulkan agar daerah ini masuk dalam rencana penambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebuah instrumen vital bagi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Realitas fiskal Buru hari ini tak bisa disangkal: dana transfer yang diterima baru sebatas mampu menutup kebutuhan dasar gaji pegawai, listrik, dan operasional minimal pemerintahan.
Namun, di balik angka-angka itu, ada semangat juang yang tak surut. Pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan ruang fiskal yang lebih longgar agar program pembangunan tidak lagi berjalan terseok-seok.
Langkah ini bukan sekadar hitung-hitungan keuangan, tetapi wujud tanggung jawab moral pemimpin terhadap rakyatnya.
Peningkatan Dana Transfer ke Daerah berarti membuka peluang bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini menanti perhatian lebih dari pusat.
Agenda berlanjut di Kementerian Perhubungan. Di sana, Bupati Buru bersama rombongan, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Buru, menyerahkan sertifikat dan aset Bandara Namniwel sebuah simbol komitmen untuk menata aset negara dengan tertib dan transparan. Tak berhenti di situ, Pemkab Buru juga mengajukan usulan perluasan area bandara.
Kementerian Perhubungan, melalui Sekretaris Jenderal Perhubungan Udara, menyambut positif langkah tersebut dan memastikan pengembangan Bandara Namniwel masuk dalam prioritas nasional tahun depan.
Sebuah kabar yang menumbuhkan optimisme karena bandara bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan jendela keterhubungan, gerbang ekonomi, dan simbol kemajuan daerah.
Dari dua agenda penting itu, tergambar jelas arah kepemimpinan yang berpijak pada visi pembangunan berkelanjutan.
Pemkab dan DPRD Buru menunjukkan sinergi, bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas segala kepentingan politik dan birokrasi.
Perjalanan ke Jakarta itu mungkin hanya berlangsung beberapa hari, namun gema perjuangannya akan bergaung lama di Tanah Bupolo.
Inilah bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal dana, tetapi tentang keberanian untuk melangkah — menjemput perubahan, demi Buru yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Kaperwil Maluku (SP)
