Editorial oleh: Muz MF. Latuconsina
Pada 7 Agustus 2025, aula Kantor Bupati Buru menjadi saksi atas komitmen kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan dalam membangun desa secara berkelanjutan.
Bupati Buru,Ikram Umasugi, SE, membuka secara resmi Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025.
Dengan mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi mengandung makna strategis bagi masa depan ribuan masyarakat desa.
Di tengah dinamika otonomi daerah, desa telah menjadi ujung tombak pembangunan. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun bukan hanya soal angka,
Tetapi soal amanah dan kepercayaan. Kepercayaan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan akan kembali dalam bentuk jalan yang layak, air bersih yang mengalir, pendidikan yang terjangkau, dan ekonomi lokal yang tumbuh.
Dalam sambutannya, Bupati Ikram Umasugi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa desa bukan sekadar lokasi administratif, tetapi ruang hidup masyarakat yang menuntut pelayanan yang bermartabat dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil rakyat.
Akuntabilitas bukan sekadar laporan keuangan yang rapi, melainkan keberanian moral untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini berada di pinggiran.
Workshop ini menjadi ruang refleksi sekaligus koreksi. Evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa adalah upaya untuk memastikan agar pembangunan tidak meleset dari arah dan tujuan.
Disinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur desa, pendamping, hingga masyarakat itu sendiri.
Sebagai daerah dengan karakteristik geografis dan tantangan pembangunan yang unik, Kabupaten Buru dan Buru Selatan membutuhkan pendekatan yang kontekstual dan adaptif.
Desa-desa di dataran tinggi, pesisir, hingga pulau-pulau kecil harus mendapatkan perhatian yang sama dalam perencanaan dan penganggaran.
Keadilan pembangunan bukanlah mimpi, tetapi keniscayaan yang bisa diraih jika tata kelola keuangan desa dijalankan dengan integritas.
Kita percaya, semangat yang dibawa oleh workshop ini akan melahirkan perubahan pola pikir dan kerja, dari yang bersifat administratif menjadi transformatif.
Dari hanya sekadar membelanjakan anggaran, menjadi upaya nyata membangun masa depan desa yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.
Bupati Ikram Umasugi telah memulai langkahnya. Kini, tinggal bagaimana seluruh elemen desa bergerak bersama.
Karena membangun desa, sejatinya adalah membangun fondasi bangsa. Dan bangsa ini hanya akan kuat jika desa-desa di dalamnya berdiri kokoh, tidak karena uang yang banyak, tetapi karena pengelolaan yang jujur, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Kaperwil Maluku (SP)
