FOKUSPOST.COM| Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Pansus Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) akan memanggil para Bupati dan Walikota serta Pj se Aceh untuk mendengar pendapat mereka terkait Bank Aceh Syariah (BAS).
Pemanggilan tersebut tidak terkait dengan penetapan Dirut BAS yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau RUPS Luar Biasa pada Minggu awal Maret 2023 mendatang, kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMA, Sulaiman kepada awak media, Kamis (23/02/2023).
“Pansus Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dilakukan DPRA untuk meminta masukan dari BUMA serta juga membahas persoalan Bank Aceh tentang tata kelola usaha, sistem rekrutmen calon Dirut dan berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik di saat ini,” ujar Sulaiman.
Sulaiman berharap dalam waktu secepatnya akan memanggil para Pj serta Bupati dan Walikota difenitif se Aceh, namun pihak Pansus akan berkoordinasi dengan Ketua DPRA terlebih dahulu, ucapnya.
“Bahwa terkait dengan persoalan Bank Aceh, Pansus BUMA telah memanggil Pihak BI, OJK, Direksi Bank, Pemerintah Aceh sebagai pemilik saham terbesar, hanya tinggal Bupati dan Walikota se Aceh,” lanjutnya.
Berbagai informasi terkait pemilihan Dirut Bank Aceh Syariah, bahwa para pemegang saham pengendali (PSP) belum mutlak kelutusanya di Amini, para pemegang saham Kabupaten/Kota, jika ada Bupati atau Walikota yang menolak keputusan, menetapkan Dirut saat ini itu bisa batal, sebab terkait dengan masa depan Bank yang milik masyarakat Aceh.
Selain itu, pihak komisaris atau panitia seleksi calon Dirut diminta bertanggung jawab jika penetapan Dirut yang akan memimpin BAS tidak sesuai dengan harapan Bank , sebab itu akan menjadi catatan hitam dalam pengelolaan Bank Aceh yang telah memiliki asset diatas Rp. 28 Triliun, harap Usman salah seorang Akademis di Aceh.
(Kaperwil-Aceh : Said Yan Rizal)
