Disiplin, Infrastruktur, dan Defisit: Bupati Buru di Persimpangan Awal Kepemimpinan

Oleh: Muz MF. Latuconsina

Namlea – Seratus hari bukan waktu yang panjang dalam membenahi sebuah daerah. Namun bagi Bupati Buru Ikram Umasugi, itu cukup untuk meletakkan fondasi arah baru:

Bacaan Lainnya

membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap harapan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal dan warisan beban pemerintahan sebelumnya, Bupati Buru memilih untuk tidak mengeluh, tetapi bertindak.

Di masa awal kepemimpinannya, salah satu tantangan terbesar adalah disiplin aparatur sipil negara. Keteladanan mulai dibangun dari atas. Bupati menegaskan bahwa budaya malas, abai, dan tidak profesional tak lagi punya tempat di birokrasi Buru.

“Disiplin bukan hanya datang tepat waktu, tetapi juga soal integritas dan kesungguhan dalam melayani rakyat,” ujarnya dalam satu kesempatan.

Selain pembenahan internal birokrasi, persoalan infrastruktur dasar juga mendesak. Banyak pekerjaan rumah yang diwariskan dari masa transisi pemerintahan sebelumnya yang selama tiga tahun hanya dipimpin penjabat bupati. Jalan desa dan kota yang rusak, air bersih yang tak stabil, dan fasilitas pendidikan yang tak memadai menjadi catatan merah yang harus segera dijawab.

Namun, langkah pembenahan tak mudah. Pemerintah pusat kini menerapkan pengetatan anggaran yang menyebabkan alokasi dana transfer ke daerah ikut terpangkas. Di sinilah Bupati harus memutar otak, menyulam celah fiskal, mencari ruang kreatif agar pelayanan dasar tetap berjalan dan pembangunan tetap bergerak.

“Kita dalam posisi seperti menambal kapal bocor sambil terus berlayar. Tapi rakyat tak perlu tahu betapa sempitnya ruang fiskal kita. Yang mereka ingin lihat adalah kerja dan hasil,” kata Bupati

Kondisi keuangan daerah memang tidak sedang baik. Ada warisan utang proyek dan pembayaran kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih menggantung. Pemerintah Kabupaten Buru saat ini harus melakukan audit menyeluruh dan selektif dalam penentuan prioritas belanja. Tidak semua kegiatan bisa dijalankan sekaligus, tetapi prinsip transparansi dan efektivitas dikedepankan.

Seratus hari pertama adalah ujian awal. Namun dari situ, publik bisa melihat arah kemudi kepemimpinan. Bupati Ikram Umasugi tampaknya paham bahwa kepercayaan masyarakat hanya bisa diraih lewat langkah nyata, bukan janji manis.

Kaperwil Maluku (SP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *