Maluku-fokuspost.com-Bahaya pencemaran mercuri di kawasan Kali Anhoni, Gunung Botak, Maluku, terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan jika tidak segera dilakukan langkah-langkah pemulihan yang konkret dan ilmiah.
Dr. Abraham H. Tulalessy, M.Si, pakar pencemaran lingkungan dan Ketua Pusat Studi Lingkungan Universitas Pattimura (UNPATTI), yang juga memiliki disertasi tentang “Dampak Pencemaran Mercury di Wilayah Pertambangan Rakyat Dimembe, Sulawesi Utara”, menyampaikan bahwa endapan tailing yang mengandung merkuri dan bahan beracun lainnya merupakan warisan dari aktivitas penambangan ilegal yang masif beberapa tahun silam.
“Limbah tailing yang mengandung logam berat seperti mercuri (Hg) telah lama mencemari Kali Anhoni. Jika ini dibiarkan terus, maka tidak hanya merusak ekosistem sungai dan pesisir, tetapi juga akan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar melalui rantai makanan,” ujar Dr. Tulalessy dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Ancaman Serius Bagi Kesehatan dan Lingkungan
Mercuri dikenal sebagai salah satu logam berat paling beracun yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, gangguan fungsi ginjal, dan bahkan cacat lahir jika terakumulasi dalam tubuh manusia. Dalam jangka panjang, paparan mercuri dapat memicu krisis kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
“Air, sedimen, dan biota air di Kali Anhoni terancam tercemar mercuri dalam level kronis. Ini sangat berbahaya dan membutuhkan tindakan serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Bukan hanya sekadar pelarangan aktivitas, tapi perlu intervensi teknologi dan pemulihan aktif,” tegasnya.
Pemulihan Lingkungan Harus Berdasarkan Ilmu Pengetahuan
Menurut Dr. Tulalessy, pemulihan kawasan terdampak tailing seperti Kali Anhoni membutuhkan pendekatan berbasis sains dan teknologi ramah lingkungan. Proses pengolahan tailing dengan sistem tertutup, serta penerapan prinsip-prinsip environmental recovery, menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak residu logam berat.
“Langkah pemulihan harus dilakukan secara sistematis, dengan pemantauan berkala terhadap kualitas air, tanah, dan biota. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tata kelola lingkungan ditegakkan di lapangan,” tambahnya.
Desakan Terhadap Pemerintah dan Penegak Hukum
Dr. Tulalessy juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada penindakan aktivitas ilegal, tetapi juga mengutamakan upaya rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan. Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan ini tidak boleh menjadi korban jangka panjang dari kelalaian masa lalu.
“Jika tidak ada intervensi nyata, maka dalam beberapa tahun ke depan, kerusakan akan menjadi tidak terkendali. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat lokal untuk mencari solusi bersama,” tutupnya.
Dukung Program Pemda Maluku
Sebagai pakar lingkungan, Dr. Tulalessy juga menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Daerah Maluku dalam upaya penataan dan pemulihan lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Anhoni dan kawasan Gunung Botak. Ia menilai langkah tersebut sebagai inisiatif strategis yang perlu mendapat penguatan dari sisi ilmiah dan teknis, guna menjamin keberlanjutan serta perlindungan bagi generasi mendatang.
Kaperwil Maluku (SP)
