Langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang berkomitmen menertibkan tambang emas ilegal di Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru, patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian dan ketegasan dalam menghadapi salah satu persoalan lingkungan dan kemanusiaan paling serius di provinsi ini.
Gunung Botak bukan sekadar tambang liar ia telah menjadi ladang kematian, kerusakan ekologis, dan pusat kejahatan lingkungan selama bertahun-tahun.
Dalam konteks itu, Ketua DPC GMPRI Kabupaten Buru, Rifandi Makatita, menunjukkan keberpihakan moral dan nasionalis yang kuat.
Ia tak hanya mendukung langkah Gubernur, tetapi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah lebih tegas dan menyeluruh: menutup seluruh tambang ilegal di Indonesia.
Seruan GMPRI ini bukan agitasi. Ini adalah bentuk kesadaran kolektif bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal bukan hanya masalah lokal.
Ini persoalan nasional dari Maluku hingga Kalimantan, dari Papua hingga Sulawesi, tambang-tambang liar merusak hutan, mencemari air, menghancurkan kehidupan masyarakat adat, dan melahirkan konflik horizontal.
Pertanyaannya: apakah negara masih mau berpura-pura tidak tahu? Atau menutup mata karena tambang-tambang ilegal ini dikendalikan oleh jaringan kuat yang tak tersentuh hukum?
Penertiban Gunung Botak harus menjadi titik awal. Namun, ia tidak boleh berhenti di Maluku.
Jika negara benar-benar ingin menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran ekologis, penindakan terhadap tambang ilegal harus menjadi agenda nasional yang tidak bisa ditunda.
Presiden Prabowo harus menunjukkan komitmen yang lebih dari sekadar pernyataan normatif.
GMPRI Buru telah menyuarakan suara nurani rakyat. Kini giliran negara untuk bertindak. Jika tidak sekarang, kapan lagi?
Kaperwil Maluku (SP)
