Maluku Utara-fikuspost.com-Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) menduga aksi demonstrasi yang menolak penutupan Gunung Botak (GB) oleh Gubernur Maluku bukan murni suara rakyat, melainkan sarat dengan kepentingan segelintir pihak.
Dalam pernyataannya, GMPRI menyoroti alasan demonstran pada hari Senin, tanggal 30 Juni, yang meminta penundaan penutupan GB karena sudah mendekati Natal dan Tahun Baru.
Menurut mereka, dalih tersebut justru menunjukkan adanya agenda tersembunyi dan kepentingan kelompok tertentu yang selama ini menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.
“Bukan rahasia umum, Gunung Botak sejak lama jadi ladang basah yang dikuasai oleh cukong dan mafia tambang. Kami mencium aroma kuat bahwa demo tersebut digerakkan untuk mempertahankan status quo yang merugikan lingkungan dan rakyat kecil,” tegas ketua GMPRI, Rifandi Makatita, dalam siaran pers yang diterima redaksi.
GMPRI bahkan menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang anggota DPRD aktif dalam mengorkestrasi aksi tersebut. Keterlibatan ini dinilai sebagai bentuk nyata politisasi kebijakan lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Atas dasar itu, GMPRI mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk tetap berdiri tegak pada komitmennya menutup Gunung Botak demi penyelamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Pulau Buru.
“Jangan terperangkap dengan narasi-narasi sentimentil yang dimainkan menjelang hari besar keagamaan. Kalau sekarang alasannya Natal dan Tahun Baru, nanti pasti muncul lagi alasan menjelang bulan puasa atau Lebaran. Ini jebakan politik lingkungan,” tegas Rifandi.
GMPRI mengingatkan bahwa penutupan Gunung Botak adalah langkah penting menuju penertiban kawasan tambang yang selama ini dipenuhi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan pelanggaran hukum.
Kaperwil Maluku (SP)
