Editorial oleh: Rustam Fadly Tukuboya SH, Kader Partai Gerindra Buru
Sebuah video yang memperlihatkan ancaman terbuka kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di teras kantor pemerintahan, telah mengganggu rasa keadaban publik kita.
Rekaman itu bukan sekadar kontroversi viral ia adalah peringatan keras bahwa teror verbal dan tekanan politik terhadap pemimpin daerah bisa menjadi racun demokrasi jika dibiarkan.
Kita tentu tidak bisa menerima praktik intimidasi dalam ruang demokrasi yang sehat. Gubernur adalah simbol kewibawaan negara di daerah.
Mengancam seorang kepala daerah secara terbuka, apalagi di lingkungan resmi pemerintahan, adalah tindakan yang melecehkan institusi publik dan mencoreng etika berdemokrasi.
Reaksi tegas dari kader Gerindra, M. Rustam Fadly Tukuboya, patut diapresiasi. Dukungan moril terhadap Gubernur menunjukkan bahwa masih ada semangat untuk menjaga marwah pemerintahan dari upaya intervensi yang tidak sah.
Lebih dari itu, pernyataan beliau menyadarkan kita bahwa pengambilan keputusan kepala daerah harus tetap dilandasi aturan, bukan tekanan.
Kita tentu tidak menutup mata terhadap kritik publik itu bagian penting dalam sistem pemerintahan yang akuntabel.
Tapi kritik harus disampaikan secara beradab, dengan data dan melalui mekanisme yang disediakan hukum.
Jika kritik berubah menjadi ancaman, maka kita telah melangkah mundur sebagai masyarakat demokratis.
Pemerintah Provinsi Maluku hari ini menghadapi ujian: akankah tunduk pada tekanan, atau tetap tegak pada prinsip dan hukum? Gubernur Hendrik Lewerissa harus tetap berdiri dengan kepala tegak.
Sepanjang keputusannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka tidak ada alasan untuk gentar.
Kami berharap aparat penegak hukum juga tidak diam. Ancaman terhadap pejabat publik bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga terhadap institusi negara.
Ketegasan dan transparansi dalam menangani insiden ini adalah syarat mutlak demi menjaga wibawa pemerintahan.
Pemerintahan Lawamena harus terus berjalan. Teror tidak boleh menjadi norma baru dalam dinamika birokrasi.
Rakyat Maluku membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu bekerja, tapi juga berani berdiri teguh dalam badai tekanan.
Kaperwil Maluku (SP)
