Seruan keras tokoh adat Buru, Kaksodin Ali Wael, patut menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Persoalan tailing yang mengendap dan menumpuk di Kali Anhoni bukan lagi sekadar isu lingkungan biasa. Ini adalah ancaman nyata bagi keselamatan warga, keberlanjutan ekosistem, dan masa depan Kabupaten Buru. Namun sejauh ini, langkah konkret dari pemerintah provinsi—khususnya Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa—belum terlihat sebanding dengan tingkat kedaruratan yang terjadi di lapangan.
Kaksodin dengan tegas menyatakan dukungan terhadap inisiatif PT Global Emas Bupolo (GEB) untuk mengangkat sedimentasi tailing. Dukungan ini datang bukan semata-mata sebagai bentuk legitimasi kepada perusahaan, tetapi sebagai desakan moral atas bahaya yang sudah terlalu lama dibiarkan. Sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat kini berubah menjadi ancaman ekologis yang setiap saat dapat memicu bencana.
Dalam konteks ini, sikap Gubernur Maluku menjadi kunci. Hendrik Lewerissa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga pihak yang memiliki mandat hukum dan moral untuk memastikan keselamatan warganya. Tidak ada alasan untuk menunggu hingga terjadi banjir besar, kerusakan lahan pertanian, atau krisis kesehatan akibat paparan limbah. Ketika masyarakat sudah lama berteriak, dan tokoh adat menyampaikan kegelisahannya secara terbuka, pemerintah daerah tidak boleh menutup mata.
Keterlibatan gubernur harus lebih dari sekadar instruksi di atas kertas. Yang dibutuhkan ialah kehadiran langsung di lokasi, koordinasi lintas dinas, audit lingkungan yang transparan, serta pengawasan ketat terhadap seluruh proses penanganan tailing. Inisiatif perusahaan adalah langkah awal, namun arah dan koridornya tetap harus dipandu oleh negara. Pasalnya, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa tanpa kontrol pemerintah, upaya penanganan limbah sering tidak berakhir sesuai standar.
Jika Gubernur Hendrik Lewerissa ingin dikenang sebagai pemimpin yang peduli terhadap masa depan Maluku, inilah saatnya mengambil peran. Kali Anhoni membutuhkan tindakan nyata, bukan retorika. Masyarakat Buru menunggu keputusan yang berani: memastikan bahwa pemulihan ekologis bukan sekadar wacana, melainkan prioritas yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan warga.
Tailing di Kali Anhoni adalah ujian kepemimpinan. Dan sejarah akan mencatat apakah Gubernur Maluku memilih untuk bertindak atau membiarkan krisis ini membesar tanpa kendali.
Kaperwil Maluku (SP)
