FOKUSPOST.COM | BURU – Guna membangun sinergitas antara penyelenggara Pemilu dengan Polres Buru menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, maka ketua KPU Buru Munir Soamole dan anggota Gawi Gibrihi, Faisal Amin Mamulaty, Saiful Kabau, Mirja Ohoibor dan Sekretaris Umarudin Umagapi bersilaturrahmi dengan Kapolres Buru AKBP. Nur Rahman S.I.K. M.M. Namlea, Rabu (26/4/2023)
Dalam kunjungan ketua dan anggota KPU di Mapolres tersebut, Kapolres AKBP Nur Rahman, S.I.K, M.M. didampingi Wakapolres Kompol Ruben Sihombing, S.I.K, Kabag Ops AKP Uspril Fetwembun, S.Sos, M.H. Kasat Reskrim Iptu Aditya Bambang Sundawa, S.Tr.K, S.I.K, mewakili Kasat Intelkam Aipda Atsmar Tuasa
Silarurrahmi tersebut dalam rangka
membahas tahapan Pemilu 2024 yang sementara berjalan maupun pola pengamanan Polres Buru dalam Pemilu 2024 nanti.
Pada kesempatan tersebut, pihak Polres
Buru bersedia hadir kapanpun apabila diundang oleh KPU terkait pengamanan ataupun kegiatan tahapan Pemilu 2024.
Sementara itu, dari pihak KPU akan melakukan koordinasi dengan pihak Polres dalam tahapan kampanye maupun persoalan/permasalahan dari TPS.
Dalam kesempatan tersebut, ketua KPU Munir Soamole menjelaskan, bahwa sebelumnya pihaknya sudah bertemu dengan Pj. Bupati Buru DR. Jalaludin Salampessy dan telah melakukan pertemuan dengan komisi 1 DPRD Provinsi Maluku guna membahas tapal batas Kabupaten Buru dan Buru Selatan tepatnya di Desa Waehotong Kecamatan Air Buaya.
Munir mengisahkan, beberapa waktu lalu pada saat petugas pantarlih melakukan coklit di Desa Waihotong, tensi politiknya begitu tinggi dikarenakan sebagian masyarakat Kabupaten Buru ingin masuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan ingin masuk Kabupaten Buru.
Munir juga menjelaskan bahwa awal tahun 2024 bulan Januari akan dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)
Munir berharap agar persoalan Waehotong dapat diselesaikan sebelum tahapan Pemilihan tahun 2024
“Kami telah memetakan TPS khusus dan TPS tersulit, kami juga telah menyampaikan kepada pimpinan KPUD Provinsi Maluku terkait beberapa desa yang belum terdapat jaringan telekomunikasi”, kata Munir.
Kaperwil Maluku (SP)
