Foto : Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara
Labuhanbatu-fokuspost.com-Oknum Kepala Dinas (Kadis) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu inisial SPN diduga rapat secara mendadak saat di konfirmasi wartawan media ini terkait dampak dari pembangunan Tempat pembakaran limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yakni Incinerator
Yang tepatnya berada Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara,
Hal tersebut di katakan salah seorang staf di bagian umum kepada fokuspost.com pada Rabu (11/9/2024) di kantor DLH
” Lagi rapat pula pak mendadak ke Provinsi.” ujar Salah seorang perempuan dibagian umum.
Ketika ditanya awak media ini, kapan bisa mengkonfirmasi secara tatap muka, mereka tidak bisa memastikannya.
Diberitakan sebelumnya, Incinerator (alat yang digunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara di pertanyakan. Demikian dilaporkan fokuspost.com Sabtu (2/4/2024)
Pasalnya, untuk pengoperasian alat tersebut sangat sulit untuk mendapatkan izinnya. sementara, pihak RSUD Rantauprapat pada tahun 2023 diduga sudah menggunakan Incinerator tanpa izin.
Selain itu, limbah B3 yang ditemukan pantauan wartawan pada Selasa (23/1/24) diduga di buang bukan pada tempatnya (diluar lokasi Tempat Penyimpanan Sementara/ TPS) limbah B3.
Salah satu narasumber yang namanya enggan di publish mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan salah satu dugaan bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan pihak RSUD Rantauprapat.
” Pengadaan Incinerator pada tahun anggaran 2022 dengan nilai proyek sekitar 4,4 Miliar rupiah.” sebut narasumber.
Selama tahun 2023 kata narasumber, RSUD Rantauprapat menggunakan incinerator untuk memusnahkan limbah B3 infeksius yang juga diduganya tidak memiliki izin dari kementerian lingkungan hidup.
Sehingga, proyek pengadaan tersebut terindikasi seperti dipaksakan. padahal, pihak RSUD sendiri mengetahui sulitnya mengurus izin terkait alat pembakar limbah B3 itu.
Terpisah, Dirut RSUD inisial SYF ketika dikonfirmasi fokuspost.com (9/9) terlihat tidak menanggapi melalui via WhatsApp (WA) dan terkesan seperti memblokir nomor wartawan.
Sementara, Kadis DLH berinisial SPN juga belum merespon terkait konfirmasi dari awak media ini. (HD)
