fokuspost.com-Buru-Kondisi Kali Anhoni di Pulau Buru kini memasuki fase darurat lingkungan. Limbah merkuri dari aktivitas tambang emas ilegal terus mencemari aliran sungai, mengancam kesehatan masyarakat, ekosistem, dan keberlangsungan hidup warga di sekitarnya.
Kali Anhoni, yang dulunya menjadi sumber air dan penghidupan, kini berubah menjadi aliran racun yang diam-diam menyusup ke dalam tubuh manusia dan tanah tempat mereka bertani.
Di tengah situasi genting ini, muncul kabar baik: pihak swasta siap melakukan pemulihan Kali Anhoni secara penuh tanpa menggunakan dana pemerintah.
Namun hingga kini, belum ada satu pun langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dari Gubernur, untuk menindaklanjuti peluang ini.
“Kalau sudah ada swasta yang siap, dan tidak pakai uang negara, lalu apa lagi yang ditunggu? Ini sudah darurat! Kami butuh aksi, bukan alasan,” ujar seorang tokoh adat setempat.
Sumber utama pencemaran berasal dari kawasan Gunung Botak, yang selama bertahun-tahun menjadi lokasi tambang ilegal tak terkendali.
Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K, MM, menyatakan bahwa penertiban tambang di Gunung Botak tak bisa maksimal karena tidak ada dukungan dana dari provinsi.
“Kami hanya pakai anggaran Polres. Kalau ada dukungan dari provinsi, tentu bisa lebih maksimal,” kata Kapolres.
Namun, untuk Kali Anhoni, tidak ada kendala anggaran. Pihak swasta sudah menyatakan kesanggupan penuh untuk menjalankan proses pemulihan.
Yang dibutuhkan hanya satu hal: keputusan politik dari Gubernur Maluku dan regulasi yang memungkinkan pelaksanaan secara legal dan transparan.
Masyarakat kini semakin resah. Paparan merkuri tidak terlihat kasat mata, tapi dampaknya bisa fatal—merusak otak, organ tubuh, hingga mengganggu perkembangan anak.
Para aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat secara tegas menyuarakan bahwa Gubernur Maluku harus menunjukkan kepedulian nyata—bukan sekadar janji atau reaksi administratif.
“Kali Anhoni bisa diselamatkan, tapi tidak akan pernah terjadi kalau gubernur tidak peduli. Di sinilah kepemimpinan diuji: apakah beliau berpihak pada rakyat atau membiarkan mereka terus jadi korban,” kata seorang aktivis lingkungan.
Saat ini, waktu adalah musuh. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan memperburuk krisis dan memperbesar risiko kesehatan masyarakat.
Langkah paling mendesak adalah segera menerbitkan regulasi yang memungkinkan pemulihan dimulai dan mengawal agar prosesnya tidak disalahgunakan.
Kini semua mata tertuju ke kantor Gubernur. Masyarakat menunggu lebih dari sekadar pernyataan: mereka menunggu keputusan dan tindakan.
Kepedulian bukan sekadar hadir di lokasi atau mengeluarkan surat edaran. Kepedulian adalah menyelamatkan kehidupan.
Dan Kali Anhoni tak bisa menunggu lebih lama lagi.
Kaperwil Maluku (SP)
