Kantor Desa Waegeren Dipalang Warga, Kades Dituding Tidak Transparan dalam Kelola Dana Desa

Fokuspost.com-Kantor Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, dipalang oleh warga setempat pada Minggu (21/9/2025). Aksi pemalangan ini merupakan bentuk protes masyarakat yang mengaku sudah muak dengan kepemimpinan Kepala Desa Waegeren, Nur Soleh, dan istrinya.

Menurut informasi dari salah satu sumber terpercaya di lapangan, warga geram karena selama ini tidak ada keterbukaan dari pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Salah satu sorotan utama adalah ketidakjelasan penggunaan anggaran untuk pembangunan Pasar Desa Waegeren, yang hingga kini tidak menunjukkan perkembangan berarti.

Bacaan Lainnya

“Setiap kali ditanya soal dana, Kades selalu beralasan bahwa anggaran ada di istrinya. Ini sudah bukan alasan yang bisa diterima. Kami sebagai masyarakat berhak tahu ke mana uang desa digunakan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Lebih memicu kemarahan warga, istri Kepala Desa diketahui mengambil alih pengelolaan retribusi pasar desa. Kepada warga, ia beralasan bahwa hal tersebut dilakukan karena pembangunan awal pasar menggunakan dana pribadi milik suaminya, sang kepala desa. Alasan ini justru memperkeruh suasana dan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang serta pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Warga menilai bahwa selain tidak transparan, Kades dan istrinya juga kerap bersikap arogan terhadap masyarakat. Hal ini dinilai semakin memperburuk hubungan antara pemerintah desa dan warganya.

Sebagai bentuk ketidakpercayaan, warga secara tegas meminta agar Kepala Desa Nur Soleh segera dicopot dari jabatannya. Mereka menilai kepemimpinan saat ini sudah kehilangan legitimasi di mata publik.

Hingga berita ini diturunkan, pemalangan kantor desa masih berlangsung. Warga menegaskan bahwa aksi akan terus dilakukan hingga ada kejelasan terkait penggunaan Dana Desa dan pihak berwenang turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Pihak kecamatan dan aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik ini, demi menjaga stabilitas sosial dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Kaperwil Maluku (SP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *