fokuspost.com-Kerusakan lingkungan di Kali Anhoni, Pulau Buru, telah lama menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga sekitar.
Pencemaran akibat aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak terus mengalir hingga ke hilir, mencemari sungai yang menjadi sumber air dan penghidupan masyarakat.
Namun di tengah kelambanan pemerintah dalam menangani krisis ini, muncul secercah harapan: pihak swasta menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemulihan Kali Anhoni secara mandiri tanpa mengandalkan dana dari APBD.
Inisiatif ini merupakan terobosan penting yang seharusnya langsung direspons oleh Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur.
Kehadiran swasta bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai penyelamat dalam situasi darurat ini.
Dengan kapasitas finansial dan teknis yang mumpuni, mereka siap bergerak cepat untuk menyelamatkan lingkungan dan memulihkan kehidupan masyarakat.
Yang dibutuhkan saat ini hanyalah keberanian politik dan ketegasan dari Gubernur untuk memberikan payung hukum yang jelas melalui regulasi.
Tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan telah menyuarakan hal yang sama: tidak ada lagi alasan untuk menunda.
Jika pada kasus Gunung Botak pemerintah berdalih tak punya anggaran, maka untuk Kali Anhoni, solusi sudah ada tanpa biaya dari negara.
Pemerintah tinggal menyusun aturan, mengawal pelaksanaan, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, pun telah menyampaikan secara terbuka bahwa pihaknya mengalami keterbatasan dalam menertibkan tambang ilegal karena tidak adanya dukungan dana operasional dari provinsi.
Namun kali ini, situasinya berbeda. Pemulihan Kali Anhoni tidak bergantung pada dana publik, melainkan pada kemauan politik untuk memberi izin dan regulasi kepada pihak swasta yang siap bertindak.
Aktivis lingkungan memperingatkan bahwa dampak pencemaran ini tidak akan berhenti di hari ini. Jika terus dibiarkan, ancaman kesehatan, kerusakan ekosistem, dan krisis sosial akan semakin meluas.
Oleh karena itu, inisiatif swasta ini seharusnya menjadi momen kebangkitan bagi pemerintah provinsi untuk bersikap tegas dan berpihak pada rakyat.
Kini, publik menanti langkah konkret, bukan sekadar wacana. Hadirnya swasta sebagai mitra strategis dalam pemulihan Kali Anhoni harus disambut dengan serius, bukan dicurigai atau dipersulit.
Regulasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat adalah kunci agar pemulihan bisa segera dimulai—sebelum semuanya terlambat.
Kaperwil Maluku (SP)
