Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan tunjangan anggota DPRD di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya, Bambang bahkan mengusulkan agar tunjangan legislatif di daerah disesuaikan dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) sebagai bentuk empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kalau memang demi keadilan dan penghematan anggaran, saya sangat setuju tunjangan DPRD dipotong. Bahkan kalau perlu, gunakan saja standar UMR,” ujar Bambang, Senin (8/9/2025).
Menurut Bambang, langkah ini penting untuk menunjukkan solidaritas para wakil rakyat terhadap kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa menjadi anggota dewan adalah panggilan pengabdian, bukan tempat mencari kenyamanan pribadi.
“Rakyat lagi susah. Sudah sepantasnya kita, yang katanya wakil rakyat, juga ikut merasakan dan berkorban. Jangan hanya bicara empati, tapi tunjukkan lewat tindakan nyata,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan dan fasilitas yang dinikmati anggota dewan, baik di tingkat pusat (DPR RI) maupun daerah (DPRD).
Dukungan dari Ketua DPRD Buru ini diharapkan menjadi contoh bagi para wakil rakyat lainnya di seluruh Indonesia untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kaperwil Maluku (SP)
