Namlea-Buru-Polemik terkait pernyataan Kapolres Buru dalam aksi demonstrasi yang digelar Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) Cipayung Plus pada 4 September 2025 lalu mulai mendapat perhatian publik.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Buru, M Kadafi Suryadi, memberikan tanggapan untuk meluruskan isu yang berkembang.
Dalam aksi yang digelar di depan Mapolres Buru, Kapolres secara langsung menemui massa aksi.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa proses penertiban aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak memang membutuhkan dukungan anggaran, yang bersumber dari dana operasional kepolisian.
Namun, pernyataan itu kemudian digiring oleh pihak tertentu seolah-olah Kapolres menggunakan dana pribadi untuk penertiban, sehingga memunculkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.
M Kadafi Suryadi Alkatiri, Ketua IMM Buru yang hadir langsung dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa pernyataan Kapolres harus dipahami secara utuh.
“Saya memahami betul maksud Kapolres. Yang dimaksud adalah dana operasional Polres Buru, bukan dana pribadi. Dana operasional ini memang dialokasikan negara untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, termasuk upaya penertiban tambang ilegal di Gunung Botak,” jelas Kadafi, Sabtu (6/9).
Menurutnya, framing yang dibangun pihak tertentu justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polres Buru.
Padahal, Kapolres secara terbuka telah menunjukkan komitmen dalam upaya pengosongan Gunung Botak yang selama ini menjadi perhatian serius masyarakat Buru.
“IMM Buru mengapresiasi sikap tegas Kapolres yang berani hadir langsung di tengah massa aksi. Kami berharap semua pihak dapat menempatkan pernyataan beliau secara objektif, bukan digiring dan di politisasi untuk kepentingan tertentu,” tegas Kadafi.
Ia juga menambahkan bahwa penertiban Gunung Botak merupakan isu bersama yang harus dikawal dengan semangat kolektif, bukan dijadikan alat politisasi atau pembunuhan karakter terhadap aparat penegak hukum.
IMM Buru menilai, upaya menggiring pernyataan Kapolres ke arah yang menyesatkan hanya akan mengaburkan substansi persoalan utama, yakni maraknya aktivitas ilegal di Gunung Botak yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Atensi kita seharusnya bukan pada isu liar soal anggaran, tetapi bagaimana penegakan hukum di Gunung Botak benar-benar berjalan tanpa kompromi.
Kaperwil Maluku (SP)
