Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole, menyambut baik langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang telah mengeluarkan surat resmi penutupan aktivitas ilegal di kawasan gunung botak.
Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah penting untuk mengakhiri praktik tambang liar yang merusak lingkungan dan merugikan negara.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penutupan saja tidak cukup. Pemerintah, menurutnya, harus segera menyiapkan skema pengelolaan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Gunung botak jangan hanya ditutup lalu dibiarkan. Harus ada pengelolaan yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Negara dan daerah juga harus mendapatkan pemasukan resmi dari sana,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi atau izin resmi yang memungkinkan pengelolaan Gunung Botak dilakukan secara legal melalui koperasi-koperasi rakyat.
“Pemerintah harus segera memberikan izin resmi agar pengelolaan tambang dilakukan oleh koperasi yang dikelola masyarakat lokal. Dengan begitu, rakyat bisa terlibat langsung, tidak lagi jadi korban, tapi menjadi pelaku yang diuntungkan secara ekonomi dalam sistem yang tertib dan berkeadilan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, model koperasi rakyat akan mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan gunung botak.
Kaperwil Maluku (SP)
