Fokuspost.com | Maluku – Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagian besar sumber konflik Pilkada berasal dari ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalan awalnya dari KPU, bukan KPU pusat ya, tapi KPU daerah karena masang atau menitipkan komisioner saat selekasi masuk KPU”, kata Tito pada Rakor
Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu, (13/11/2024)
Selain itu kata Tito, hal itu juga terjadi dalam seleksi anggota Bawaslu daerah.” Ketidaknetralan penyelenggara menjadi pemicu konflik Pilkada” ujar Tito.
Sudah bukan rahasia, bahwa untuk lolos menjadi anggota KPU atau Bawaslu daerah harus punya jaringan yang kuat dengan tim seleksi (Timsel), karena untuk lolos jadi anggota KPU atau Bawaslu tidak tidak butuh orang yang pintar, berintegritas, berpengalaman dan syarat lain sebagaimana diatur UU. Hal-hal itu tidak berlaku pada saat selekasi berjalan.
Rusaknya sistim perekrutan ini menjadi bom waktu dan pemicu konflik saat Pemilu atau Pilkada, karena yang diloloskan adalah orang-orang titipan
akibatnya banyak terjadi banyak gugatan akibat bobroknya sistim perekrutan.
Kaperwil Maluku (SP)
