Oleh: Gebat Wael, Kepala Adat Desa Wapcalit Petuanan Kaiyeli
Mari kita berbicara berdasarkan fakta, bukan selera dan opini sesaat. Ribuan nyawa telah melayang di Gunung Botak (GB): karena longsor, karena pembunuhan, karena konflik perebutan lahan, bahkan karena racun kimia seperti sianida yang digunakan secara bebas tanpa pengawasan.
Gunung Botak telah menjadi ladang maut di Buru. Tapi anehnya, perhatian publik dan tekanan politik justru kini diarahkan ke koperasi Parusa Tanila Baru (PTB) jalur H di Desa Dava, Kecamatan Wailata.
Sebuah ironi yang menyedihkan. Wilayah yang justru berupaya mengikuti jalur legal, yaitu dengan mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), malah disorot dan didesak pencabutan izinnya.
Padahal di Gunung Botak, tak ada IPR, tak ada AMDAL, tak ada pengawasan, dan tak ada jaminan keselamatan bagi siapa pun. Namun aktivitasnya dibiarkan terbuka, liar, dan mematikan.
Kita harus berani bertanya: ada apa di balik semua ini? Mengapa Gunung Botak seolah menjadi ruang kebal hukum, sedangkan jalur H dijadikan kambing hitam?
Jika keselamatan manusia dan lingkungan yang menjadi prioritas, maka seharusnya perhatian utama diarahkan ke Gunung Botak.
Di sana, negara sedang absen. Di sana, hukum sedang lumpuh. Dan di sana pula, kematian telah menjadi hal yang dianggap wajar—seolah-olah hidup rakyat kecil tak lagi punya nilai.
Sementara itu, jalur H, yang mulai diarahkan ke pengelolaan tertib, justru diserang dengan isu pencemaran dan pelanggaran administratif.
Bukannya dibenahi atau diperbaiki melalui evaluasi terbuka dan transparan, tapi malah hendak dicabut izinnya begitu saja.
Tajuk ini mengajak publik berpikir jernih dan objektif. Jangan sampai kita mengalihkan perhatian dari sumber utama kerusakan dan korban. Jangan sampai kita terlihat mencari semut di jalur H, tetapi membiarkan gajah mengamuk di Gunung Botak.
Kalau memang ingin membela kepentingan rakyat, bicaralah tentang Gunung Botak. Karena sejarah akan mencatat: yang telah menimbulkan ribuan korban bukan jalur H, melainkan Gunung Botak.
Kaperwil Maluku (SP)