FOKUSPOST.COM | BANDA ACEH — Potensi adanya money politic umumnya terjadi pada masa Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu), Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Panwaslih Aceh, Safwani, mengatakan, hal ini berlangsung dalam waktu 75 hari sejak ditetapkan kampanye.
“Ini adalah saat titik rawan pertama,” sebut Safwani saat menjadi narasumber di kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pers, bertema Workshop Peliputan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden oleh Media di Aceh, di A.yani Hotel Banda Aceh, Selasa 26 September 2023.
Selanjutnya, Safwani menuturkan titik rawan kedua ada pada masa tenang. Masa tenang itu tiga hari menjelang pemungutan suara. Tiga hari masa tenang ini adalah titik rawan terjadinya money politic.
Kata Safwani, titik rawan ketiga pada masa pemungutan suara. Ini juga menjadi salah satu titik rawan akan munculnya money politic. “Mohon partisipasi kita semua agar bisa mengawasi pada tiga masa ini. Tiga masa ini bila terbukti ada money politic bisa dikenakan sanksi pidana,”tuturnya.
Lebih lanjut, kata Safwani, di Aceh tidak ditemukan money politic. Namun, informasi yang diterima di lapangan dari masyarakat ada money politic.“Tapi ketika kita lakukan penanganan tidak ada satu pun yang bisa kita buktikan bahwa ada pelanggaran politik,” ujarnya.
Untuk membuktikannya, kata dia, dengan meningkatkan pengawasan secara partisipatif bersama-sama. Kemudian adanya kemauan untuk terlibat aktif, dan siap untuk menjadi orang yang mengawasi serta melaporkan bila ada dugaan pelanggaran politik ini.
Adapun bukti yang dikumpulkan berupa melihat langsung adanya pembagian uang, mendengar langsung adanya percakapan akan ada pemberian uang, dan mengetahui barang apa yang diberikan. “Misal ada orang yang dijanjikan sesuatu sebagai imbalan. Itu juga bagian dari politik uang,” sebutnya.
Safwani menyebutkan minimal ada dua saksi dan bukti yang disertakan secara tertulis dan tidak tertulis.
(Kaperwil Aceh – FokusPost.com : Said Yan Rizal)
