FOKUSPOST.COM | Maluku – Sumber Daya Alam Pulau Buru sangat menjanjikan kepada kepentingan Masyarakat Pulau Buru,Daerah dengan Negara.
Pemerintah Daerah harus Arif dan Bijaksana lakukan pengkajian terhadap sumber sumber daya allam agar dapat membawa keuntungan yg posetif kepada Masyarakat Pulau Buru.
Daerah maupun kepada Negara tapi bukan untuk kepentingan Kelompok kelompok tertentu.
Kebupaten Buru saat ini ada memiliki beberapa tenaga listrik di beberapa Kecamatan seperti :
1 . Kecamatan Namlea
Kota.
2 . Kecamatan Air buaya
3 . Kecamatan Waeapo
(Mako)
4 . Kecamatan Batabual, belum termasuk tenaga listrik di Kabupaten Buru Selatan/Namrole.
Dengan Antosias Pemerintah maka Pulau Buru di bangun tenaga Listrik Uap di Desa Lala dg kafasitas yang bisa terjankau 8 puluh ribu buah Rumah dan begitu pula Listrik Tenaga Air (PLTA) yg sementara di bangun di Waduk Kali Waeapo.
Pemerinta Daerah perlu lakukan pengkajian tentang kegiatan Listrik Tenaga Panas Bumi yg sementara di lakukan oleh PT.ORMAT Geotheimal Indonesia (OGI) di Wilaya Tanbang Emas Ilegal Kali Pemali Waemkedang,Tanbang Ilegal Gunung Nona dg Wilaya Tanbang Ilegal Dirlale Desa Waepsalit Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.
Sedangkan dengan Program Pemerintah untuk Tenaga Listrik Pulau buru sudah melebihi kecukupan,
Hal ini perlu di pertanyakan,apakah tenaga listrik Panas Bumi yg di programkan oleh PT.ORMAT Geotheimal Indonesia (GOI) dapat membawa keuntungan kepada Masyarakat Buru, keuntungan kepada Daerah dengan Negara atau Pemerintah.
Membangun Tambang Emas bisa membawa keuntungan kepada Masyarakat,Daerah dengan Negara.
Saya Ibrahim Wael Tokoh Adat Petuanan Kayeli Kabupaten Buru sangat
mengharapakan agar Pemerintah Daerah Lakukan Pengkajian pengkajian Ulang secara arif dan bijaksana agar saling menguntunkan berbagi pihak agar Masyarakat pemilik lahan tidak di korbankan.
Karena Masyarakat Adat Kami yang mempunyai lahan Dusun Kayu Puti Daerah Pedalaman Waeapu banyak belum mengerti dengan perbedaan faham posetif dan faham negatif sehinga selelu terjebak dengan kalimat ganti rugi bukan ganti untung seperti yg di sampaikan oleh Bapak Presiden Kita.
Pulau buru adalah bagian dari NKRI,Masyarakat Pedalaman Buru adalah Bagian dari Masyarakat Republik Indonésia maka saya sangat mengharapakan ada Pemerintah Pusat dapat menyelidiki semua persoalan di Pulau Buru secara Arif dan bijaksana tutur Ibrahim
Kaperwil Maluku (Sp)
