FOKUSPOST.COM | Maluku – Pj. Bupati Buru, DR. Jalaludin Salampsssy mengatakan, seorang aparatur sipil negara (ASN) harus siap ditempatkan dimana saja.
Pernyataan ini disampaikan Salampessy usai melantik dan mengambil sumpah 21 Penjabat Kepala Desa pada 10 Kecamatan se-Kabupaten Buru di Aula Kantor Bupati, Rabu, (27/9/2023).
Kata Salampessy, perpindahan seorang ASN bukanlah hal yang luar biasa, hal yang kemudian harus menjadi tanggungjawab selaku seorang ASN untuk siap ditempatkan dimana saja guna menjalankan fungsinya.
Salampessy menjelaskan, secara struktur, hirarki kepemimpinan itu ada untuk melaksanakan kesinambungan pemerintahan.
“Saya memiliki pimpinan, para Penjabat Kepala Desa juga memiliki pimpinan, ada Camat, ada Bupati, dan kita sama-sama tunduk kepada Bapak Gubernur, selain Gubernur, ada ibu ketua Tim Penggerak PKK, dan selanjutnya sampai kepada Menteri”, ujar Salampessy.
Lanjut Salampessy, dan yang diinginkan oleh kita semua adalah tunduk dan patuh, taat kepada pimpinan, karena pimpinan ketika berbicara sesuai aturan, maka itu yang harus kita ikuti.
Menurut Salampessy, ada hal-hal diskresi yang kemudian menjadi tugas dan tanggungjawab,
namun dirinya berharap para penjabat Kepala Desa di Kabupaten Buru mampu untuk bisa melaksanakan pemerintahan desa yang berwibawa dan bersih.
Sehingga kata Salampessy, masyarakat mampu menikmati seluruh apa yang dilaksanakan, jangan sampai kemudian langkah-langkah yang dilaksanakan bertentangan dengan keinginan masyarakat.
“Saya mengingatkan kita semua, bahwa momen-momen politik semakin dekat, untuk itu, semua harus bisa taat dan patuh dalam menjalankan aturan, taat dan patuh pada pimpinan untuk bisa mensukseskan bersama-sama proses-proses di desa masing-masing”, pinta Salampessy.
Kami yakin sungguh kata Salampessy, bahwa keberadaan para Penjabat Kepala Desa di sini bukan atas usul siapa-siapa, tapi atas seleksi yang dilakukan secara internal.
“Dan keberadaan kalian hari ini disaksikan oleh kita semua, bahwa kalian adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di tingkat desa, jadi harus mampu bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jangan sampai ada dinamika-dinamika lain di desa”, ucap Salampessy.
Salampessy melanjutkan, semua harus satu suara, satu komando untuk membangun desa, membangun dari aspek pemerintahan, aspek politik, dan aspek-aspek lain yang kemudian memberikan dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa dengan tetap berpedoman pada tata kelola pemerintahan desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014.
Hal-hal lain diluar itu kata Salampessy, harus dilaporkan kepada pimpinan, harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Salampessy berpesan, agar komunikasi dan kordinasi harus tetap dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
“Secara bersama-sama kita berada pada garis terdepan, dan kita bersama-sama juga mendengar dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan kemudian taat dan patuh kepada Presiden sebagai wujud dari komintmen untuk membangun bangsa ini”, ujar Salampessy.
Kata Salampessy, garis lurus komando yang disampaikan harus menjadi pegangan bagi semua, tidak boleh ambivalensi atau mendua hati.
“Sekali lagi jangan mendua hati, kita semua dalam satu garis komando untuk memberikan dinamika pemerintahan yang bersih, yang berwibawa dan disitu ada kepercayaan masyarakat”, ucap Salampessy.
“Saya berharap semua dapat menjalankan perintah dengan baik, dan apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat kita perjuangkan”, pesan Salampessy.
Salampessy mengingatkan, mitra Pj. Kades di desa adalah BPD, maka bekerjasamalah dengan BPD dan semua adalah unsur pemerintahan desa.
Salampessy berharap, pemerintahan desa bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, mewujudkan pengalokasian dana desa, memanfatkan alokasi dana desa sebaik-baiknya untuk kemakmuran bersama.
“Jangan sampai di kemudian hari, kita dengar ada ini ada itu yang kemudian berdampak pada berusan dengan pihak-pihak aparat penegak hukum”, tutup Salampessy.
Kaperwil Maluku (SP)
(Bag. Forkopim Setda Kab. Buru)
