Batu Bara, fokuspost.com – Proyek peningkatan ruas jalan Kecamatan Nibung Hangus menuju Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kini menuai sorotan publik.
Pekerjaan yang menelan dana hingga Rp3,8 miliar itu diduga tidak sesuai dengan volume pembangunan di lapangan.
Sekretaris Jenderal Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Batu Bara, Azwar, menilai pengerjaan proyek oleh CV NUSA tidak masuk akal.
Menurutnya, dari total pengajuan sepanjang 1.700 meter, hanya sekitar 1.100 meter yang dikerjakan, sementara 600 meter lagi dibiarkan rusak parah.
“Ini jelas janggal. Dengan anggaran sebesar itu, volume pekerjaan tidak sesuai. Kami menduga ada penggelembungan anggaran dan permainan antara oknum dinas dengan kontraktor,” ujar Azwar dengan nada kesal kepada fokuspost.com, Senin (22/9/2025).
Azwar juga menyoroti papan nama proyek yang dinilai tidak transparan karena tidak mencantumkan volume pekerjaan secara detail, seperti panjang, tinggi, dan lebar jalan.
Sebelumnya, ia sempat menanyakan kepada petugas Dinas PUTR yang melakukan pengukuran jalan.
Saat ditanya berapa panjang jalan yang akan dikerjakan, petugas tersebut menjawab, “Lebih kurang 1.700 meter, Bang.”
Namun saat ditanya apakah semua kerusakan akan dibangun, petugas memilih diam dan meninggalkan lokasi.
Pernyataan berbeda justru muncul dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketika dikonfirmasi melalui telepon. “Pengajuannya memang 1.700 meter, tapi di RAB hanya 1.100 meter,” ujarnya.
Padahal, masyarakat Kecamatan Nibung Hangus sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati dan DPRD Batu Bara.
Mereka meminta jalan di kampung mereka segera dibangun. Aksi tersebut bahkan disahuti langsung oleh Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian yang berjanji pembangunan jalan akan diprioritaskan tahun ini.
Namun realisasi proyek tersebut kini mengecewakan warga, khususnya masyarakat Desa Sei Mentaram dan Ujung Kubu, karena hasil pekerjaan dinilai jauh dari harapan.
“Kami masih menunggu keseriusan Pemerintah Batu Bara. Jangan biarkan masyarakat kecewa dengan pelayanan publik. Pengawasan yang ketat harus dilakukan agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tetap terjaga,” tegas Azwar.
Hingga berita ini diterbitkan, proyek senilai Rp3,8 miliar tersebut masih menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat Batu Bara.
(Au)
