Kekerasan kembali pecah di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, tepatnya di Jalur E, Wamsait. Seorang pria ditemukan tak bernyawa, Senin, 14 Juli 2025.
Dia berlumuran darah, dibunuh kena sabetan benda tajam di lokasi yang selama ini diperebutkan tanpa hukum. Pembunuhan ini bukan yang pertama, dan sangat mungkin bukan yang terakhir — jika pola pembiaran terus berlangsung.
Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan: siapa yang bertanggung jawab?
Ada suara-suara lantang yang selama ini menolak setiap upaya penertiban. Mereka berdalih melindungi rakyat kecil.
Mereka berkoar atas nama hak hidup, seolah-olah membiarkan kekacauan dan pertumpahan darah adalah bentuk keadilan sosial. Tapi, di mana suara mereka saat korban tergeletak tak bernyawa?
Saat aparat mencoba menegakkan aturan, segelintir kelompok bersatu menentang. Bahkan ada yang menggunakan isu adat, agama, hingga politik untuk menggagalkan penertiban.
Tapi mereka tak pernah muncul saat warga dibacok, ditikam, atau tertimbun longsor. Mereka hanya ramai ketika kepentingannya terancam.
Inilah wajah kemunafikan yang perlu diungkap.
Pembunuhan ini bukan sekadar kriminal biasa. Ini adalah hasil dari sistem yang dibiarkan rusak terlalu lama. Ketika aktivitas tambang ilegal dibiar-serabutan tanpa pengawasan, maka hukum rimba menggantikan hukum negara.
Dan selama negara ragu untuk bertindak tegas, maka setiap nyawa yang melayang adalah tanggung jawab kolektif: pemerintah, aparat, dan mereka yang menolak penertiban.
Sudah saatnya kita bersuara jujur: penertiban bukan penindasan. Itu adalah jalan menuju keteraturan, keadilan, dan perlindungan terhadap mereka yang tak bersenjata.
Jika jalur hukum terus diganggu oleh suara-suara yang menolak perubahan, maka darah akan terus mengalir — dan tak seorang pun bisa mencuci tangannya dari dosa itu.
“Saya pernah melakukan interaksi dengan petugas kamar mayat RSUD Namlea, bahwa dalam dua bulan terakhir sudah hampir 50 jenazah korban dari gunung botak, baik karena keracunan obat, dibunuh, tertimpa longsor dan lain sebagainya yang disuntik formalin untuk dikirim ke daerah asal”, ujar Tukuboya, Senin, (14/5/2025)
“Coba kalau kejadian ini terjadi pada keluarga kalian yang selalu menolak penertiban GB. Jangan tunggu korban berikut. Saatnya mereka yang menolak penertiban — berkaca, bertanggung jawab, dan diam”, tutup Tukuboya.
Kaperwil Maluku (SP)
