Oleh: Muz MF. Latuconsina
Langkah Pemerintah Kabupaten Buru dalam menyiapkan lahan seluas 7 hektare lengkap dengan sertifikat untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) patut mendapat apresiasi luas, tidak hanya dari Pemerintah Provinsi Maluku, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan pendidikan di Indonesia Timur.
Di tengah tantangan akses pendidikan yang masih menjadi persoalan di banyak daerah, khususnya wilayah kepulauan seperti Maluku, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol harapan. Sebuah bentuk pendidikan alternatif yang berpihak pada masyarakat kecil—mereka yang tak terjangkau sistem pendidikan formal, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.
Penyerahan rekomendasi resmi dari Pemprov Maluku kepada Pemkab Buru pada 26 Agustus 2025 lalu di Kantor Gubernur Maluku menandai langkah maju yang konkret. Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali, M.Si., mewakili Gubernur Maluku, secara resmi menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Wakil Bupati Buru, Sudarmo, yang hadir mewakili Bupati Buru, Ikram Umasugi. Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru sebagai bagian dari delegasi kabupaten.
Penyerahan ini menjadi bukti nyata bahwa penyediaan lahan oleh Pemkab Buru merupakan wujud komitmen serius dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan adil.
Tak dapat dipungkiri, komitmen pemerintah daerah seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana semangat Nawacita yang pernah digaungkan. Ketika daerah tidak menunggu perintah dari pusat, tetapi proaktif menyiapkan diri dengan menyediakan aset, lahan, dan dukungan administratif, maka pembangunan akan bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.
Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan atau institusi pendidikan alternatif. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi. Ia menjadi jawaban bagi anak-anak di pelosok yang ingin belajar, tetapi tak mampu menembus sistem pendidikan formal yang kerap kali terlampau birokratis dan mahal.
Dukungan dari Pemprov Maluku adalah langkah penting berikutnya. Namun, peran pemerintah pusat kini menjadi sangat krusial. Rekomendasi yang telah diserahkan mesti segera ditindaklanjuti dengan penganggaran, pendampingan teknis, serta integrasi dalam peta pembangunan pendidikan nasional.
Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta akan sangat diperlukan dalam memastikan Sekolah Rakyat benar-benar hidup, berkembang, dan mampu melahirkan generasi unggul dari daerah. Pendidikan yang baik tak harus mahal, tetapi harus tepat guna dan menjawab kebutuhan lokal.
Kabupaten Buru kini telah membuka jalan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk turut serta bergerak, menyediakan ruang bagi pendidikan alternatif yang lebih manusiawi, membumi, dan membebaskan. Karena sesungguhnya, membangun sekolah adalah membangun peradaban.
Kaperwil Maluku (SP)
