FOKUSPOST COM | BURU – Taib Warhangan, S.H.,M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Iqra Buru Provinsi Maluku sekaligus ketua Yayasan Bantuan Hukum Pulau Buru meminta DPRD Buru agar tetap demokratis dalam membahas Surat Edaran Mendagri No:100.2.1.3/1773/SJ tertanggal 27 Maret 2023 Perihal usul nama calon penjabat Bupati/Walikota.
Yang pada poin 2 menjelaskan bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan 3 (tiga) nama calon penjabat Bupati/Wali Kota dengan orang yang sama/beda untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan Penjabat Bupati/Walikota.
Menurut Taib, yang dimaksud dalam poin 2 tersebut adalah tidak ada pembatasan secara konstitusional terhadap ASN yang telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai penjabat Bupati atau Walikota ke Mendagri.
“Orang dari Provinsi pun boleh jadi Pejabat Bupati di Kabupaten Buru jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan karena Gubernur juga berwenang mengusul”, tuturnya.
Taib menambahkan, dalam poin tersebut sudah secara jelas DPRD dapat mengusulkan Pj. Bupati atau Pj. Walikota yang sama atau yang beda ke Mendagri untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan.
“Itu jelas bahwa Pj. Bupati Buru DR. Jalaludin Salampessy sekarang juga dapat diusulkan dan atau ASN yang telah memenuhi persyaratan yang saat ini sedang bertugas di Kabupaten Buru,” kata Taib.
Olehnya itu kata Taib, DPRD tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu primordial,
karena menurutnya, untuk merawat demokrasi dan konstitusi maka, kita harus menghindari narasi yang menimbulkan segregasi dalam membangun daerah kita.
“Buru ini punya kita semua, bukan milik satu golongan, suku atau agama tertentu”, ucap Taib.
Ia mencontohkan cara berfikir warga yang ingin negara maju seperti Amerika yang pernah dipimpin oleh Barack Obama dari kulit hitam, Walikota London Sadiq Aman Khan yang beragama Islam dari imigran Pakistan, dan masih banyak lagi pemimpin-besar lainnya.
Taib yakin bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Buru mempunyai cara berfikir yang lebih maju untuk membangun daerah Kabupaten Buru yang kita cintai bersama tanpa ada diskriminasi terhadap agama, ras, suku dan golongan.
Kaperwil Maluku (SP)
