FOKUSPOST.COM | BATUBARA – Kejari Batubara di anggap mandul dalam menindak lanjuti terkait laporan dua kepala desa yang di laporkan oleh Tim Aliansi Pers Batubara pada tanggal 24 Januari 2022 lalu yaitu Desa Bagan Baru dan Desa Gunung Rante.
Tim Aliansi Pers Batubara meminta kepada Kejari agar secepatnya memproses dua kepala desa terlapor yang di duga Mark up penggelembungan dana desa (DD) tahun anggaran 2021, pembuatan pintu air /klip di dusun 4 Desa Bagan Baru Kecamatan Nibung Hangus, begitu juga Kepala Desa Gunung Rante Ap Manurung mengelola dana desa (DD) yang tidak transparan tidak tau berapa anggaran biaya nya pembuatan jembatan di Dusun 1 Desa Gunung Rante Kecamatan Nibung Hangus.
Salah seorang dari gabungan Aliansi Pers Batubara Azwar mengatakan, “ada apa dengan Kejari Batubara ini sudah hampir satu bulan belum ada responnya sama sekali. Sampai hari ini belum ada panggilan kedua kepala desa itu oleh kejari, kita jadi ragu apakah ada udang di balik batu?. Kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat karena yang kami laporkan itu adalah laporan masyarakat jika tidak segera di tindak lanjuti oleh pihak pihak yang terkait terutama Kejaksaan Negeri Batubara, akan tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Negeri Batubara yang berdaulat ini, tegasnya.
Media fokuspost.com mengkonfirmasi kepala desa Bagan Baru Benyamen di ruang kerjanya, Senin (14/2) tentang berita laporan Aliansi Pers Batubara di bulan lalu.
Menurut Kades Bagan Baru Benyamen memang belum ada panggilan dari kejaksaan, atau pun dari dinas terkait, terkecuali pak camat ada menghubungi saya melalui telepon. Dan mengenai pekerjaan pembuatan klip itu Uda selesai sudah di periksa oleh inspektorat dan laporan nya pun Uda selesai pada akhir tahun 2021 dan BPK juga meminta data dari desa seKecamatan Nibung Hangus pada 12 februari lalu pesanya agar yang belum siap supaya di siapkan secepatnya. ungkapnya.
(Au)
