Buru-ffokuspost.com-Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Gerindra, Rustam Fadly Tukuboya, SH, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang memutuskan untuk menutup kawasan pertambangan liar di Gunung Botak.
Ia menilai keputusan tersebut merupakan langkah berani dan strategis untuk menyelamatkan lingkungan serta menertibkan praktik-praktik tambang ilegal yang selama ini merusak alam dan menimbulkan konflik sosial.
“Langkah gubernur harus kita dukung bersama. Ini bukan semata-mata soal tambang, tapi soal masa depan daerah ini, tentang keselamatan lingkungan dan generasi yang akan datang,” tegas Rustam saat ditemui di kantor DPRD Buru, Senin (30/6/2025).
Rustam juga menanggapi aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang meminta agar penutupan Gunung Botak ditunda karena sudah mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh goyah oleh tekanan sesaat.
“Demo seperti itu adalah bagian dari dinamika demokrasi, kita hargai. Tapi keputusan strategis seperti ini tidak boleh diintervensi oleh kepentingan jangka pendek atau momen musiman. Jangan sampai kita terperangkap oleh narasi emosional yang justru menjauhkan kita dari tujuan utama: pemulihan Gunung Botak,” katanya.
Menurut Rustam, sudah terlalu lama Gunung Botak dibiarkan menjadi ladang eksploitasi liar tanpa kendali. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa prosedur lingkungan yang benar, kata dia, telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang masif, mencemari sungai, merusak vegetasi, dan memperburuk kondisi sosial di wilayah sekitar.
“Gunung Botak hari ini bukan hanya soal tambang, tapi sudah menjadi bom waktu. Jika dibiarkan terus, bukan tidak mungkin akan menimbulkan bencana ekologis dan krisis sosial yang jauh lebih besar,” ungkapnya.
Ia pun meminta semua pihak, baik aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemerintah daerah, untuk bergandengan tangan dalam mendukung kebijakan penutupan tersebut. Menurutnya, ini adalah momentum tepat untuk menata ulang tata kelola sumber daya alam di Kabupaten Buru agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Tidak ada pilihan lain. Kita harus punya keberanian untuk berubah. Jangan karena alasan hari raya lalu kita kompromi terhadap kerusakan yang sudah nyata. Setelah Natal dan Tahun Baru, akan ada bulan puasa, akan ada Lebaran, lalu hari raya lain lagi. Kalau kita terus menunda, kapan selesainya?” pungkas Rustam.
Kaperwil Maluku (SP)
