Editorial oleh: Muz MF. Latuconsina
Undangan rapat yang dilayangkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada 10 koperasi resmi merupakan sinyal tegas bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam atas kekacauan yang terus berlangsung di kawasan tambang emas Gunung Botak.
Surat bernomor 500.10/190 tertanggal 30 Juni 2025 itu bukan hanya sekadar undangan, melainkan wujud nyata komitmen Gubernur untuk mengambil alih kendali dalam menata ulang kawasan yang selama ini dikuasai secara liar dan tidak teratur.
Rapat yang akan digelar pada Rabu, 9 Juli 2025, dan melibatkan Kapolda Maluku, Pangdam, Bupati Buru, serta jajaran teknis lainnya, menjadi panggung awal untuk memastikan arah baru pengelolaan Gunung Botak.
Gubernur Lewerissa tampaknya paham, bahwa tanpa langkah terukur dan terkoordinasi, Gunung Botak hanya akan menjadi ladang kerusakan yang diwariskan dari rezim ke rezim.
Panggilan terhadap 10 koperasi ini adalah ujian awal. Pemerintah provinsi ingin melihat sejauh mana koperasi-koperasi tersebut siap bekerja secara legal, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga berharap pemerintah tidak sekadar mengganti pemain lama dengan yang baru tanpa reformasi menyeluruh.
Penambang kecil, petani sekitar tambang, hingga keluarga korban longsor yang telah jatuh di kawasan itu, semua menanti: apakah langkah gubernur ini akan benar-benar menyentuh akar masalah, atau justru menyisakan ketimpangan dan ketidakadilan baru?
Dengan undangan rapat ini, Gubernur Hendrik Lewerissa telah mengirim pesan jelas bahwa penertiban bukan lagi wacana. Kini tinggal membuktikan bahwa niat baik itu bisa dikawal hingga tuntas—dengan keberanian, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.
Kaperwil Maluku (SP)
