Labuhanbatu-fokuspost.com-Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST, menegaskan bahwa pemerintah daerah serius mengendalikan inflasi yang berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperburuk angka kemiskinan.
“Berdasarkan rilis BPS, inflasi Labuhanbatu pada Agustus 2025 tercatat 4,69%, melonjak dibandingkan Agustus 2024 yang hanya 2,09%,” ungkap Jamri saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Bupati, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, Labuhanbatu bukan daerah produsen pangan. Selama ini pasokan bahan pokok masih bergantung dari luar daerah, seperti Karo, Simalungun, Asahan, dan Batubara. Kondisi itu menjadi tantangan besar untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan dengan harga yang tetap terjangkau.
Jamri menekankan tiga langkah strategis yang wajib dilakukan TPID, TP2DD, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan, yakni:
1. Mengimplementasikan program pengendalian inflasi berbasis 4K (ketersediaan pasok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi ekspektasi).
2. Menyusun peta jalan pengendalian inflasi yang realistis dan terukur.
3. Mereplikasi program pengendalian inflasi dari daerah lain sekaligus memperluas digitalisasi keuangan.
Lebih lanjut, Wabup juga menginstruksikan OPD terkait agar:
Melaksanakan operasi pasar murah di kawasan padat masyarakat miskin agar tepat sasaran.
Melakukan sidak pasar rutin, terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru.
Menjalin kerja sama antar daerah dengan wilayah produsen pangan.
Mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk pertanian, peternakan ikan, dan pemberdayaan kelompok PKK.
Mengintensifkan publikasi harga pangan dan inflasi melalui Diskominfo.
Mensosialisasikan transaksi nontunai dengan QRIS serta mewajibkan seluruh perangkat daerah menggunakan sistem pembayaran non-tunai.
“Pemkab Labuhanbatu berkomitmen berkolaborasi dengan BI Pematangsiantar, Forkopimda, dan seluruh instansi terkait untuk menekan inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Jamri.
Sementara itu, Sekda Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe menambahkan, perlu dilakukan MoU dengan daerah lain serta petani pemasok sebagai langkah cepat mengamankan pasokan komoditas.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Kabag Perekonomian Setdakab, Rachmad Sadeli, dilanjutkan paparan kondisi inflasi oleh Kepala BPS Freddy Situngkir, strategi penguatan inflasi daerah oleh BI Pematangsiantar, dan kondisi beras lokal oleh Kepala Bulog Luthfillah Barus.
Acara ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman, Forkopimda, para staf ahli, asisten, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
