FOKUSPOST.COM | Kota Langsa – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Langsa kecewa karena mereka belum menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 4 (empat) bulan terakhir.
“Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRK Langsa Jeffry Sentana meminta Pemko Langsa segera mencairkan TPP ASN yang belum juga terbayarkan, ujarnya.
Menurut Jeffry, informasi yang beliau terima hingga bulan Juni 2023, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah empat bulan terakhir belum dicairkan oleh Pemko.
“Kami minta Pemerintah Kota (Pemko) Langsa segera cairkan sebelum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah, Karena itu hak yang harus diterima oleh para ASN, jangan katakan daerah lain juga banyak yang belum di bayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Kita ini harus menggunakan cara yang benar bukan cara yang biasa tapi tidak benar.
Idealnya TPP itu dibayar setiap bulan bersama dengan gaji,” Kata Jeffry Sentana Senin (05/06/2023).
Menurut Jeffry, dirinya mendapati banyak keluhan dari sejumlah ASN soal lambanya pencairan TPP ini, Pencairan TPP itu penting untuk mendongkrak kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Pemko Langsa yang mana sebentar lagi juga bersamaan dengan akan persiapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah.
“Jangan sampai dosa dengan keterlambatan TPP ini terus berulang setiap tahun, ASN yang sudah bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat harus menunggu lama hingga keringat mereka kering baru dibayar.
Lambanya pencairan anggaran yang menjadi hak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini bisa berdampak turunya kwalitas pelayanan terhadap masyarakat, TPP yang dibayarkan terlambat akan menurunkan derajat kebahagiaan ASN, Hal seperti ini harus diperhatikan dengan seksama,” jelas Politisi muda Jeffry Sentana.
Tak hanya dengan TPP, Jeffri juga meminta anggaran untuk OPD serta anggaran Gampong secepatnya dicairkan, ianya menjelaskan salah satu fungsi APBK adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Karena itu APBK harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat sehingga mendongkrak daya beli perdagangan barang maupun jasa di Kota Langsa.
“Urusan belanja wajib, ini mestinya sudah terjadwal setiap bulan, Sejak awal DPRK Langsa selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan di Awal-awal tahun, bulan Februari mestinya program sudah berjalan, Apalagi ini telah memasuki bulan Juni 2023, Akibatnya perputaran ekonomi khususnya di Kota Langsa menjadi lambat dan pelayanan publik menjadi tidak optimal,” pungkas Jeffry Sentana.
(Kaperwil Aceh – FokusPost.com : Said Yan Rizal)
