Warga Sambut Gembira Langkah Gubernur Maluku Rapat dengan Ketua 10 Koperasi Bahas Penataan Gunung Botak

Namlea-Warga Kabupaten Buru menyambut dengan gembira langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menggelar rapat penting bersama para ketua dari 10 koperasi yang beroperasi di kawasan Gunung Botak (GB).

Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Rabu 9 Juli 2025, tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Bupati Buru Ikram Umasugi, Kapolres Buru, dan Dandim 1506/Namlea.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap aktivitas tambang emas di Gunung Botak agar lebih tertib, aman, dan mengutamakan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Kabar ini disambut positif oleh warga, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Botak. Salah seorang warga Desa Dava, Ariany, mengaku bersyukur dan berharap langkah ini dapat membawa perubahan nyata.

“Kami sangat senang dan mendukung penuh. Sudah terlalu lama kondisi di Gunung Botak tidak menentu. Kalau pemerintah sekarang serius, ini jadi harapan baru buat masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Yusri, warga Namlea yang menilai pertemuan antara gubernur dan koperasi merupakan isyarat kuat bahwa pemerintah hadir dan peduli.

“Langkah ini menunjukkan gubernur tidak tinggal diam. Kami butuh keadilan, ketertiban, dan perlindungan dalam aktivitas pertambangan. Ini harus dikawal bersama,” kata Yusri.

Sementara itu, perwakilan koperasi menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan penambangan yang legal, ramah lingkungan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal.

Gubernur Lewerissa dalam arahannya menegaskan bahwa penataan Gunung Botak harus dilakukan dengan pendekatan yang adil, mengedepankan dialog, dan mengutamakan keselamatan jiwa.

“Gunung Botak tidak boleh lagi menjadi momok. Kita harus ubah wajahnya menjadi berkah, bukan petaka,” tandasnya.

Rapat ini menjadi titik awal dari serangkaian langkah strategis pemerintah provinsi untuk mengurai masalah tambang emas rakyat di Maluku, khususnya di Pulau Buru.

Kaperwil Maluku (SP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *