Labuhanbatu-fokuspost.com-Skandal keuangan Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, kian menguak bau busuk. demikian dilaporkan Senin, (7/7/2025)
Proyek-proyek desa bernilai ratusan juta yang sudah dicairkan ternyata hanya akal-akalan dan Inspektorat? Bungkam. Tak Berkutik.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disebut sudah selesai sejak awal Juni 2025. Tapi hingga kini, tak selembar pun dibuka ke publik.
Diamnya Inspektorat justru makin memicu kecurigaan: ada apa di balik tutup mulut itu?
“Kalau mereka tutup-tutupi, itu artinya ada yang disembunyikan! Jangan-jangan ini bukan skandal biasa, tapi jaringan mafia proyek desa,” sentil Herman Damanik, Ketua Umum DPP LSM GEMPA.
Tim investigasi fokuspost saat turun ke lapangan. Hasilnya mengerikan:
Pengerasan jalan? Tak ada.
Rehab balai desa? Fiktif.
Drainase? Hanya ada di laporan.
Sementara itu, nama Kepala Desa CEPS dan beberapa “rekanan tetap” disebut-sebut dalam skema penggarongan dana desa.
Bahkan ada dugaan kuat, praktik ini terstruktur dan sistematis, dengan pola pemenang proyek yang selalu sama.
“Ini bukan kelalaian. Ini skenario kriminal!” tegas seorang warga yang turun langsung ke lokasi.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebut dengan jelas: informasi penggunaan dana publik harus terbuka.
Tapi nyatanya, Inspektorat Labuhanbatu seperti sedang main drama bisu. tak ada konferensi pers. Tak ada klarifikasi. Tak ada rekomendasi hukum.
“Ini pelanggaran serius. Kalau dibiarkan, bisa jadi Inspektorat bukan lagi lembaga pengawas, tapi pelindung kejahatan anggaran,” kata aktivis muda Bilah Hulu yang enggan namanya dipublish.
Dimana rakyat sudah tak tahan dengan kebisuan birokrasi, warga dan aktivis kini bersiap geruduk Kantor Bupati dan Inspektorat. Gerakan massa disebut bisa pecah kapan saja.
“Kami bukan budak sistem bobrok! Kalau mereka diam, kami yang bersuara!” teriak salah satu tokoh pemuda Pondok Batu.
Tak hanya aksi, laporan resmi ke KPK di Jakarta juga tengah dirampungkan. Targetnya: membongkar peran seluruh aktor, dari desa sampai kabupaten.
Bupati dr. Hj. Maya Hasmita didesak segera turun tangan. desakan masyarakat menuntut agar copot kepala inspektorat dan kroninya, bentuk Tim independen serta tindak tegas siapapun yang terlibat
“Kalau Pemkab hanya jadi penonton, rakyat yang akan turun jadi wasit. Ini sudah terlalu parah!” pungkas salah seorang warga
fokuspost.com akan terus mengawal skandal ini sampai terang benderang.
tim juga membuka kanal pengaduan publik: kirim bukti, foto, atau dokumen yang Anda miliki.
Bersama kita bongkar tuntas mafia anggaran desa!(Tim/
To be continued…..
