JAKARTA-fokuspost.com-Ikatan mahasiswa adat dan aktivis lingkungan akan menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pekan depan. demikian dilaporkan Senin (16/2/2026)
Aksi ini digelar untuk mendesak evaluasi terhadap Gubernur Maluku menyusul dugaan masuknya alat berat korporasi ke kawasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gunung Botak, Pulau Buru.
Aksi tersebut akan dilakukan oleh massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Adat Bupolo Jakarta bersama elemen aktivis lingkungan.
Mereka akan menggelar unjuk rasa dan menyampaikan tuntutan evaluasi Gubernur Maluku serta penindakan terhadap aktivitas alat berat korporasi di kawasan IPR Gunung Botak.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan masuknya alat berat milik PT Wangsuai Indo Mining ke wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi penambang rakyat melalui skema IPR.
Massa menilai kehadiran korporasi di area tersebut merupakan bentuk perampasan ruang hidup masyarakat adat serta lemahnya pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku.
Aksi akan dilakukan secara serentak di beberapa titik. Massa akan menuntut:
Menteri Dalam Negeri segera memanggil dan mengevaluasi Gubernur Maluku atas dugaan pembiaran aktivitas alat berat di area IPR.
Kemendagri mengaudit fungsi pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku. aparat kepolisian, khususnya Polda Maluku dan Polres Buru, menarik dan mengamankan seluruh alat berat korporasi dari kawasan Gunung Botak.
Polisi mengusut dan menangkap aktor intelektual di balik masuknya korporasi ke wilayah IPR.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Adat Bupolo Jakarta, Jeremias Wamase, menegaskan bahwa IPR adalah mandat negara untuk rakyat, bukan untuk kepentingan korporasi.
“Jika pemerintah daerah dan aparat terus diam, kami akan mengawal persoalan ini langsung di pusat. Suara masyarakat Pulau Buru akan kami bawa ke Jakarta sampai ada tindakan nyata,” tegasnya.
