Labuhanbatu – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Jalan Gose Gautama, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, pada Kamis, (4/12/2025).
FGD dibuka oleh Kepala Bappeda Labuhanbatu, Nelson M. Bangun, didampingi Ida Farida, ST., M.KM selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda, serta Kabag Tapem Setdakab Labuhanbatu, Aidi Syahmir Hasibuan.
Diskusi melibatkan perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, serta pihak-pihak yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Dalam arahannya, Nelson M. Bangun menegaskan bahwa akses sanitasi dan ketersediaan jamban bagi masyarakat kurang mampu menjadi prioritas penanganan utama.
Ia juga menyampaikan rencana relokasi lahan perumahan nelayan di Panai Hilir yang akan disinergikan bersama perangkat daerah terkait dan pemerintah desa.
“Penanganannya akan segera kita usulkan ke Pemerintah Pusat. Sementara terkait kebutuhan energi, akan kita data lebih lanjut untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi,” ujarnya.
Nelson menambahkan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan harus mematuhi kode rekening yang berlaku, sebab seluruh penganggaran dan belanja daerah akan mendapatkan koreksi langsung dari Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap FGD ini mampu melahirkan strategi konkret dan terukur yang dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan melalui pemberdayaan ekonomi yang menyentuh akar persoalan.
Kegiatan turut dihadiri oleh perwakilan BPS Labuhanbatu, BAZNAS, BPJS Ketenagakerjaan, Camat Bilah Barat, Camat Rantau Utara, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah lainnya.
