Batubara-fokuspost.com-Sejumlah warga di Dusun VI dan VII, Desa Tali Air Permai, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, mengaku kecewa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pasalnya, meski terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mereka tidak menerima bantuan sesuai ketentuan, bahkan jatah beras 10 kilogram pun tak lagi mereka nikmati.
PKH adalah program bansos rutin pemerintah yang bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun pelaksanaannya di lapangan diduga jauh dari harapan.
Salah satu penerima, ibu NR, mengungkapkan kepada media pada (13/25) bahwa bantuan PKH yang diterimanya jauh dari jumlah semestinya.
“Anak saya sekolah SD, seharusnya dapat Rp225.000 per tahap, tapi yang masuk hanya Rp150.000. Setahun seharusnya Rp900.000, tapi yang saya terima cuma Rp600.000. Anak saya yang SMA malah tidak jelas bantuannya ke mana,” ungkapnya kesal.
Tak hanya itu, NR juga menyoroti perubahan penyaluran beras bansos dari e-Warung ke kantor pos yang membuatnya sama sekali tidak lagi menerima beras.
“Sudah empat tahun kami sampaikan ke Pak Zulham, pendamping PKH, tapi tak ada penyelesaian,” tambahnya.
Keluhan serupa juga datang dari ibu LM, seorang janda di dusun yang sama.
“Kartu PKH saya sekarang zonk, tak ada isinya,” ujarnya singkat.
Menanggapi hal ini, Mursidin, staf fungsional di Dinas Sosial Kabupaten Batubara, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa persoalan nominal bantuan biasanya terkait data komponen dalam sistem kementerian, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
“Kalau ada yang tak sesuai, harus diusulkan perbaikan data. Terkait beras juga, harus dicek dulu datanya,” jelasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi lebih lanjut kepada Zulham, pendamping PKH Desa Tali Air Permai, tidak membuahkan hasil. Nomor WhatsApp-nya tidak aktif saat dihubungi awak media.
Kasus serupa ternyata tak hanya terjadi di Tali Air Permai, melainkan juga di sejumlah desa lain di Kabupaten Batubara.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah pemerintah daerah serius menanggapi keresahan warganya, atau memilih tutup mata terhadap penyimpangan di lapangan?
Masyarakat kini menanti aksi nyata dari Pemkab Batubara untuk membuktikan bahwa slogan “Batubara Berkah dan Bahagia” bukan sekadar retorika.
