BATU BARA – fokus post com Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Nota Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara pada Selasa (18/11/2026) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Syafei, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.
Turut hadir mewakili Bupati Batu Bara, Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., Plt. Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Batu Bara kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas dukungan serta sinergi yang terjalin dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Batu Bara yang Bahagia, yakni berorientasi pelayanan, amanah, harmonis, akuntabel, giat, inovatif, dan adil.
Terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada Kamis (7/9/2026).
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan Ranperda APBD TA 2027.
Sementara itu, terkait pengajuan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa langkah ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Perubahan aturan ini difokuskan untuk menciptakan sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.
Kebijakan pajak dan retribusi daerah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Kabupaten Batu Bara.
Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dapat berkurang.
Menutup penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.(aus)






