Fokuspost.com | Maluku – Tokoh muda Dois Wamese menyebut konsep digitalisasi yang gencar dikampanyekan oleh calon Bupati Muhamad Daniel Rigan adalah ide cerdas untuk melindungi keuangan daerah dari oknum aparat pemerintah yang krisis moral.
Kepada media ini, Jumat, (25/10/2024), Dois menyatakan, masyarakat harus mendukung konsep digitalisai yang dikampanyekan oleh MDR karena hal itu untuk kebaikan negeri Bupolo tercinta.
Kata Dois, dengan sistim digitalisasi yang diterapkan, maka otomatis peluang untuk orang melakukan kejahatan keuangan terkunci mati, sudah tidak ada lagi ruang untuk melakukan korupsi karena semuanya lewat komputerisasi dan dapat diakses oleh publik di HP masing terkait informasi penggunaan keuangan, masyarkat juga mengawasi dan mengontrol keuangan daerah.
Kata Dois, hanya saja masyarakat banyak yang belum paham tentang keunggulan sistim digitalisasi sehingga menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.
Dois juga menyoroti kalimat krisis moral yang disampaikan oleh MDR saat debat kandidat tanggal 23 Oktober 2024 kemarin. “Mengapa orang seperti kepanasan ketika MDR menyebut saat ini kita krisis moral. Apa yang disampaikan MDR itu memang benar saat ini sedang terjadi krisis moral bukan cuma di Buru tapi hampir di semua daerah. Pengertian krisis moral ini jangan kemudian digeneralisir seolah-olah semua masyarakat krisis moral, pengertian ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang memang sedang krisis moral”, ujar Dois.
Lanjut Dois, persoalan krisis moral yang disampaikan oleh MDR itu sebenarnya hal yang wajar saja. “Mengapa saya katakan hal itu wajar saja karena birokrasi pemerintahan di Kabupaten Buru selama ini sudah tidak menggunakan etika, golongan kecil memimpin golongan yang besar, kepangkatan kecil memimpin kepangkatan besar”, kata Dois.
Yang kedua lanjut Dois, birokrasi di Kabupaten Buru dikuasai oleh keluarga Bupati yang mengusai seluruh proyek pekerjaan dan penempatan serta pemindahan jabatan, jadi sudah tidak lagi bercermin kepada roh demokrasi yang sebenarnya”, beber Dois.
Menurut Dois, hal tersebut berkaitan dengan moral dan etika. Pemimpin menggunakan tangan besi untuk menekan yang di bawah seperti kepala desa, bidan desa serta seluruh OPD. Jadi tidak ada kebebasan, hal tersebut tidak boleh terjadi.
Dois melanjutkan, jadi kalau ada yang merasa tersinggung dan terganggu maka sebaiknya harus memaknai kembali secara baik bahasa yang disampaikan saat debat kandidat, bahwasanya tidak pernah menyatakan nama masyarakat di situ. Tujuan daripada MDR itu bagaimana menciptakan demokrasi yang bersih, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kaperwil Maluku (SP)
