Namlea, FokusInpo.com – Program Brigade Pangan yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Buru dinilai belum menyentuh persoalan paling krusial yang dihadapi petani, yakni kepastian pasar.
Di tengah dorongan peningkatan produksi, petani justru dihadapkan pada risiko hasil panen yang tidak terserap optimal.
Fungsionaris KNPI Buru, Jul Batpoti, menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada peningkatan produktivitas.
Berdasarkan data BPS, luas panen padi di Kabupaten Buru relatif stagnan dari 2023 hingga 2024, berkisar di angka 11.000 hektare. Dengan rata-rata produksi sekitar 3 ton per hektare, total hasil panen mencapai kurang lebih 34.000 ton per tahun.
“Pertanyaannya, apakah hasil sebesar itu benar-benar terserap pasar, atau justru menumpuk di gudang petani?” tegas Jul saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).
Ia mengapresiasi langkah Bupati melalui program Brigade Pangan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Namun, menurutnya, program tersebut harus diperkuat dengan strategi penguatan pasar, baik lokal maupun non-lokal.
Jul menekankan bahwa pasar lokal harus menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlanjutan serapan hasil pertanian.
Selain itu, stabilisasi harga menjadi hal mendesak agar petani tidak merugi saat terjadi lonjakan produksi.
“Pemerintah harus hadir membuka akses informasi harga dan kebutuhan pasar secara transparan. Jangan biarkan petani berjalan dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Ia juga mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penghubung antara petani dan pasar.
Menurutnya, BUMD bisa menjadi solusi konkret dalam menciptakan kepastian harga sekaligus memperkuat posisi tawar petani.
“Gunakan BUMD sebagai jembatan. Petani butuh kepastian, bukan sekadar dorongan produksi,” tambahnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Jul berharap Brigade Pangan tidak hanya menjadi program peningkatan hasil semata, tetapi mampu bertransformasi menjadi sistem yang memperkuat ekosistem pangan secara menyeluruh.
“Sinergi pemerintah, petani, dan pelaku pasar adalah kunci. Tanpa itu, produksi tinggi justru bisa menjadi bumerang bagi petani,” tutupnya.
Penulis: S.P
Sumber: KNPI Buru
