LABUHANBATU, fokuspost.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penyelidikan dugaan korupsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Rantauprapat.
Dimana, yang disebut-sebut berpotensi merugikan negara hingga Rp10 miliar. Sikap tertutup Kejari Labuhanbatu memicu tanda tanya publik.
Pasalnya, meski kasus ini telah bergulir cukup lama dan puluhan saksi telah diperiksa, belum ada informasi resmi mengenai hasil penyelidikan maupun penetapan tersangka.
Upaya konfirmasi yang kembali dilakukan fokuspost.com kepada Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu, Rahmad Memed Sugama Siregar, pada Selasa (2/6/),juga belum mendapat tanggapan.
Pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp terlihat telah diterima, namun hingga berita ini diterbitkan belum memperoleh jawaban.
Sebelumnya, Kejari Labuhanbatu diketahui tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran KPR subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di BSI Cabang Rantauprapat.
Program yang berlangsung pada periode 2016 hingga 2022 tersebut menggunakan dana APBN yang disalurkan melalui BP Tapera untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga pertengahan 2025 tim penyelidik telah memeriksa sedikitnya 35 saksi dan ahli dari berbagai pihak, termasuk unsur internal perbankan, pengembang perumahan, nasabah, serta aparatur desa dan kelurahan.
Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik diduga menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, antara lain dugaan manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan, hingga ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyaluran kredit.
Bahkan, terdapat informasi bahwa sejumlah nama diduga digunakan dalam pengajuan KPR tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Selain itu, ditemukan pula indikasi penerima kredit yang tidak memperoleh rumah sebagaimana mestinya.
Meski demikian, hingga saat ini Kejari Labuhanbatu belum mengumumkan perkembangan terbaru maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas perkara tersebut.
Di sisi lain, pihak BSI Cabang Rantauprapat juga belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan yang tengah diselidiki tersebut.
Publik kini menunggu transparansi aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus yang menyangkut dana subsidi perumahan negara tersebut.
fokuspost.com akan terus memantau dan memberitakan setiap perkembangan terbaru terkait penanganan kasus ini.
