BURU –fokuspost.com- Pemerintah Kabupaten Buru bersiap membuka babak baru pengelolaan tambang emas Gunung Botak melalui peluncuran resmi kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam waktu dekat. demikian dilaporkan Sabtu (6/6/2026).
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya melegalkan aktivitas pertambangan rakyat yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Melalui skema WPR, aktivitas penambangan diharapkan berjalan lebih tertib, aman, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
Pemkab Buru menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Selain memberikan kepastian hukum bagi penambang, pemerintah juga menyiapkan sistem pengelolaan yang mengedepankan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
Sebagai bagian dari program tersebut, masyarakat penambang diimbau segera bergabung dengan 10 koperasi yang telah disiapkan pemerintah.
Koperasi akan menjadi wadah resmi bagi para penambang untuk memperoleh akses pembinaan, pendampingan teknis, serta penerapan metode pertambangan yang lebih modern dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi bebas merkuri.
Pemerintah daerah meyakini keberadaan koperasi akan memperkuat posisi penambang rakyat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menjelang peluncuran resmi WPR Gunung Botak, Pemkab Buru juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung penuh proses transisi menuju pertambangan rakyat yang legal dan profesional.
Dengan hadirnya WPR, Gunung Botak diharapkan tidak lagi identik dengan aktivitas pertambangan tanpa izin, melainkan menjadi contoh pengelolaan tambang rakyat yang tertib, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Buru secara berkelanjutan.
