BURU Fokuspost Com-Dinamika yang berkembang di ruang publik terkait aktivitas dan berbagai persoalan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, mendapat perhatian dari DPD KNPI Buru.
Organisasi kepemudaan tersebut menilai media sosial harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, penyampaian informasi, sekaligus sarana mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat secara objektif.
Ketua DPD KNPI Buru, Abdullah Umar, menegaskan bahwa perkembangan media sosial saat ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik.
Karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan persoalan Gunung Botak perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperlebar kesenjangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai pengelolaan kawasan Gunung Botak merupakan bagian dari dinamika sosial yang perlu diselesaikan melalui komunikasi, transparansi, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.8/9/2026
“Media sosial jangan hanya dijadikan ruang untuk saling menyalahkan. Kita harus menjadikannya sebagai ruang edukasi dan kontrol sosial yang sehat. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memperkeruh keadaan,” ujar Abdullah Umar.
KNPI Dorong Informasi yang Berimbang DPD KNPI Buru berpandangan bahwa isu Gunung Botak tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi.
Di satu sisi terdapat kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada kawasan tersebut.
Di sisi lain, terdapat kepentingan pemerintah dalam menjaga ketertiban, keselamatan, lingkungan, serta memastikan aktivitas di kawasan pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, KNPI mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memberikan informasi publik secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat.
Transparansi dinilai penting agar tidak terjadi ruang kosong informasi yang kemudian diisi oleh kabar yang belum tentu benar.
KNPI juga mengajak masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi yang berpotensi menimbulkan konflik antarkelompok.
Polemik Media Sosial Harus Diredam
Menurut KNPI Buru, perbedaan pendapat di media sosial merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Namun, perbedaan tersebut harus tetap berada dalam koridor etika, hukum, dan penghormatan terhadap sesama.
Narasi yang menyerang pribadi, menyebarkan informasi tanpa dasar, maupun membangun stigma terhadap kelompok tertentu justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Oleh sebab itu, DPD KNPI Buru mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kesbangpol Kabupaten Buru untuk lebih aktif melakukan edukasi literasi digital dan penguatan komunikasi publik.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki ruang memperoleh informasi resmi sekaligus memahami bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
Gunung Botak Harus Dilihat Secara Komprehensif
KNPI Buru menilai persoalan Gunung Botak membutuhkan pendekatan yang komprehensif.
Tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, keamanan, kesehatan masyarakat, serta kepastian hukum.
Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk kelompok pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi dari potongan-potongan video atau narasi yang beredar di media sosial. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang utuh. Sebaliknya, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi,” kata Abdullah.
Pemuda Diminta Menjadi Penyejuk
Sebagai organisasi kepemudaan, DPD KNPI Buru menegaskan komitmennya untuk mengambil posisi sebagai bagian dari solusi.
KNPI tidak ingin pemuda terjebak dalam polarisasi akibat perbedaan informasi dan kepentingan di media sosial. Pemuda justru diharapkan menjadi kelompok yang mampu mengedepankan dialo
By : (Tim A1)
