Pakpak Bharat, fokuspost.com – Mengawali masa jabatan periode keduanya, Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, langsung tancap gas dengan menggelar rapat perdana bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pakpak Bharat.
Rapat strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Garuda, Kantor Bupati Pakpak Bharat, pada Rabu (5/3/2025).
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Pakpak Bharat, H. Mutsyuhito Solin, DR, M.Pd, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, serta jajaran kepala OPD yang memiliki peran krusial dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Franc menekankan urgensi penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, kebijakan nasional ini harus segera diimplementasikan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.
“Instruksi ini bukan sekadar arahan biasa, tetapi langkah strategis yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar tepat guna, tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat maupun efektivitas pelayanan publik,” tegas Bupati Franc di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan visi dan strategi di antara OPD agar kebijakan efisiensi ini dapat berjalan optimal.
Koordinasi yang baik, lanjutnya, akan menjadi kunci dalam menyeimbangkan efektivitas anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyesuaikan kebijakan anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat, dengan tetap mengutamakan transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah cepat yang diambil Bupati Franc dan jajaran, Kabupaten Pakpak Bharat berkomitmen untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adaptif terhadap kebijakan nasional, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
(Sb)
