Buru-fokuspost.com-Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buru sudah mengagendakan audensi dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terkait kinerja Pj. Bupati Buru, Syarif Hidayat, SE, M.Si.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Pansus LKPJ, M.Rustam Fadly Tukuboya, SH, di Namlea, Jumat, (25/4/2025)
“Pansus LKPJ Bupati Kabupaten Buru sudah mengagendakan untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Audiens berkaitan dengan kinerja Pj. Bupati Buru, Syarif Hidayat, SE, M.Si.”, kata Tukuboya.
Kata Tukuboya, ada banyak hal yang akan dijadikan sebagai materi yang akan disampaikan oleh Pansus LKPJ.
Lanjut Tukuboya, Pansus LKPJ telah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan materi audiens pada Minggu depan nanti.
SESALKAN SIKAP SYARIF HIDAYAT
DPRD Kabupaten Buru sesalkan sikap Pj. Bupati Syarif Hidayat yang 8 kali tidak menghadiri rapat Paripurna yang digelar di kantor DPRD Buru.
Atas sikap itu, pansus LKPJ
mengeluarkan rekomendasi khusus meminta Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj. Bupati Buru, Syarif Hidayat, SE, M.Si.
Rekomendasi khusus tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Buru dengan acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Buru Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buru Tahun Anggaran 2024, Namlea, Rabu, (23/4/2025)
“Rekomendasi khusus dari Pansus LKPJ yang paling penting dan substansi pada rapat Paripurna hari ini adalah meminta Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku untuk mengevaluasi kinerja Pj. Bupati Buru, Syarif Hidayat, dalam melakukan pengelolaan pemerintahan”, kata ketua Pansus LKPJ, M. Rum Soplestuny.
Dilanjutkan, ketidakhadiran Pj. Bupati dalam Paripurna membuat pimpinan dan anggota DPRD merasa prihatin dan miris padahal Paripurna saat ini memuat rekomendasi pertanggungjawaban pemerintah daerah dengan segala perangkatnya.
“Seharusnya Pj. Bupati hadir sebagai bentuk menghargai serta dalam rangka menjaga sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPRD”, sesal Soplestuny.
Soplestuny menilai Pj. Bupati telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga sangat pantas untuk dievaluasi.
Kaperwil Maluku (S. Friski Papalia)
