BURU, FokusPost.com– Wakil Ketua Pemuda Adat di Kabupaten Buru meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera menghadirkan solusi konkret terkait pengelolaan kawasan pertambangan Gunung Botak. demikian dilaporkan Minggu, (2/8/2026).
Menurutnya, Gunung Botak tidak boleh hanya menjadi lokasi penindakan terhadap masyarakat kecil, sementara kepastian mengenai tambang rakyat belum juga terwujud.
Ia menyampaikan, selama sekitar tujuh bulan terakhir masyarakat masih menunggu langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan tambang rakyat.
Warga, kata dia, berharap adanya kebijakan yang membuka ruang pengelolaan tambang secara legal, tertib, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Kami berharap Gunung Botak jangan hanya dijadikan tempat mencari kesalahan rakyat kecil. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi nyata, bukan sekadar penindakan,” tegas Wakil Ketua Pemuda Adat kepada FokusPost.com,
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu menjamin kepastian mata pencaharian, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berkeadilan.
Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera mempercepat penyelesaian persoalan Gunung Botak melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan tambang rakyat dapat segera direalisasikan.
Selain itu, Wakil Ketua Pemuda meminta Gubernur Maluku menyampaikan secara terbuka perkembangan rencana pengelolaan tambang rakyat agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dibayangi berbagai spekulasi.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi terhadap kinerja personel Pos Pengamanan Satgas PKH Yonif 733/Masariku yang selama ini bertugas mengamankan kawasan Gunung Botak.
Menurutnya, pengamanan telah dilaksanakan secara maksimal sesuai ketentuan pemerintah.
Ia bahkan menilai berbagai isu yang beredar di sejumlah media elektronik terkait kinerja personel di lapangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Karena itu, ia berharap Pangdam XV/Pattimura, Ketua Tim Satgas PKH, dan unsur penegak hukum tetap mempertahankan keberadaan Pos Pengamanan Satgas PKH Yonif 733/Masariku sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan kawasan pertambangan Gunung Botak.
“Selama ini personel Pos PAM Satgas PKH Yonif 733/Masariku telah menjalankan tugas pengamanan dengan baik. Kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Gunung Botak,” pungkasnya.
By (A1)
